Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Rabu, 9 April 2024 di Jayapura. Penyerahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan komitmen terhadap transparansi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Penyerahan LKPD merupakan kewajiban tahunan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Gubernur Limbong menekankan pentingnya transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik. "Pada Rabu (9/4) kami telah menyerahkan LKPD di mana ini merupakan kewajiban tahunan pemerintah daerah sebagai bentuk pengelolaan keuangan," kata Ramses Limbong di Jayapura, Kamis.

Gubernur Limbong juga menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk meningkatkan koordinasi dengan BPK. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pembangunan di Papua memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di kampung-kampung. Beliau juga berharap BPK dapat memberikan opini yang sesuai dengan laporan yang telah diserahkan.

Penyerahan LKPD 2024 ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Papua terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPK. Koordinasi yang baik akan memastikan proses pemeriksaan laporan keuangan berjalan lancar dan efektif. Hal ini juga akan membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Gubernur Limbong juga menyampaikan harapannya agar kerjasama antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus terjalin dengan baik. Kerjasama yang baik akan memastikan penggunaan anggaran dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua. "Kami berharap agar kerjasama antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pemeriksaan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan penggunaan anggaran dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua," katanya.

Meskipun Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan di Papua. Beberapa program pembangunan mungkin belum berjalan sesuai harapan di tahun 2024. Kondisi ekonomi saat ini juga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk masyarakat Papua.

Gubernur Limbong mengajak BPK untuk terus mengawasi jalannya pembangunan di Papua. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah Provinsi Papua menyadari pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa pembangunan di Papua dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menambahkan bahwa dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat Papua masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. "Dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat Papua masih perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat," ujarnya.

Penyerahan LKPD 2024 oleh Penjabat Gubernur Papua kepada BPK merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pembangunan yang lebih baik di Papua. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Papua.