TRPN Sepakat Bayar Denda, Kasus Pagar Laut Ilegal di Bekasi Terungkap

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi tanpa izin di perairan Bekasi dan siap membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengumumkan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah menyatakan kesiapannya untuk membayar denda administratif atas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Bekasi, Jawa Barat. Pengakuan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI pada Kamis, 27 Februari 2024. Kasus ini melibatkan aktivitas reklamasi yang diduga dilakukan tanpa izin, dan telah ditindaklanjuti dengan penghentian aktivitas dan pemeriksaan terhadap TRPN.

"PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Trenggono. Meskipun demikian, jumlah denda yang akan dibayarkan TRPN belum dipublikasikan. Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Hermansyah, juga telah mengkonfirmasi pengakuan pelanggaran oleh TRPN dan kesiapan mereka untuk menerima sanksi administratif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengkonfirmasi bahwa TRPN terbukti melanggar ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dengan melakukan reklamasi tanpa izin. Pembongkaran pagar laut secara mandiri telah dilakukan pada Selasa, 11 Februari 2024, di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, di bawah pengawasan DKP Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan keterangan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, dasar hukum dan sanksi administratif yang dikenakan kepada TRPN meliputi pelanggaran persetujuan KKPRL dan perizinan berusaha reklamasi yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP di KKP, dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Menurut Permen KP 31/2021, TRPN dikenai tiga jenis sanksi administratif. Pertama, denda administratif yang nilainya akan ditetapkan setelah perhitungan investasi selesai, berdasarkan luas area terdampak, jenis aktivitas, dan dampak lingkungan. Kedua, pembongkaran bangunan dan struktur yang melanggar, termasuk pagar laut yang telah dibongkar. Ketiga, pemulihan fungsi ruang laut untuk mengembalikan ekosistem dan memastikan akses masyarakat pesisir tetap terjaga.

Proses pembongkaran pagar laut ilegal di Bekasi telah menunjukkan komitmen TRPN untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Namun, publik masih menantikan pengumuman resmi terkait besaran denda administratif yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak lain untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan ruang laut.

Peraturan yang Dilanggar:

• PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP di KKP
• Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan ditetapkannya sanksi administratif ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. KKP berkomitmen untuk terus mengawasi dan menegakkan peraturan guna melindungi kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat pesisir.