Usulan Atase Tenaga Kerja untuk PMI: Wamen P2MI Segera Rumuskan Bersama Mitra

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyambut positif usulan DPD RI terkait penambahan atase tenaga kerja di negara penempatan PMI dan akan segera merumuskannya bersama kementerian terkait.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komite III DPD RI mengenai penambahan atase tenaga kerja di negara-negara dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang signifikan. Hal ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (25/2). Usulan tersebut dinilai sebagai aspirasi yang baik dan akan segera dibahas lebih lanjut.

Menurut Wamen Christina, kehadiran atase tenaga kerja sangat penting untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi PMI yang mengalami permasalahan di negara penempatan. Ia mencontohkan kasus PMI di Jepang yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, termasuk peserta program magang. "Ketika mereka mengalami permasalahan terkait pekerjaan, seperti kontrak kerja, upah, endorsement dan lain-lain, mereka harus kemana? Demikian juga untuk kepentingan verifikasi job order di negara penempatan," jelas Wamen Christina.

Meskipun saat ini sudah ada perwakilan di beberapa negara penempatan PMI, Wamen Christina mengakui bahwa tugas dan tanggung jawab mereka cukup banyak, termasuk urusan diplomasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya atase khusus yang dibantu staf lokal untuk fokus menangani permasalahan PMI. Kebutuhan ini dinilai semakin mendesak mengingat tren peningkatan jumlah penempatan PMI ke Jepang, yang juga didukung oleh pernyataan positif dari Duta Besar Jepang terkait peluang kerja yang terbuka lebar di negaranya.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan perlunya tambahan atase khusus untuk mengurusi PMI di luar negeri, terutama di negara-negara dengan jumlah penempatan PMI yang besar. Ia juga meminta peningkatan koordinasi antara Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini. Usulan tersebut juga tercantum dalam kesepakatan rapat kerja yang ditandatangani oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Ketua Komite III DPD Filep Wamafma.

Wamen Christina menjelaskan bahwa usulan tersebut akan dirumuskan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri. Kerja sama antar kementerian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam melindungi hak-hak PMI di luar negeri. Proses perumusan ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan di lapangan dan ketersediaan sumber daya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Dengan adanya atase tenaga kerja khusus, diharapkan permasalahan yang dihadapi PMI dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat, sehingga dapat meminimalisir potensi eksploitasi dan pelanggaran hak-hak mereka.

Perlindungan PMI merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Jumlah PMI yang besar di berbagai negara menuntut adanya mekanisme perlindungan yang kuat dan efektif. Kehadiran atase tenaga kerja khusus diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi PMI, mulai dari masalah kontrak kerja, upah, hingga verifikasi job order.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara penempatan PMI untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup penegakan hukum, penyelesaian sengketa kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan adil bagi PMI di luar negeri.

Ke depan, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi PMI. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas di lapangan, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta pengembangan sistem pengaduan yang efektif dan responsif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih baik bagi para PMI.

Kesimpulannya, usulan penambahan atase tenaga kerja untuk PMI merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Proses perumusan bersama mitra kerja diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.