Utang Luar Negeri Indonesia Terjaga di Triwulan I 2025: Pertumbuhan 6,4 Persen

Bank Indonesia (BI) laporkan utang luar negeri Indonesia tumbuh 6,4 persen secara tahunan di triwulan I 2025, didorong sektor publik dan kepercayaan investor.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 430,4 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif. Pemerintah dan BI terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati dan terukur.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pertumbuhan ULN pada triwulan I 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang hanya mencapai 4,3 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor publik, sementara sektor swasta justru mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan strategi pembiayaan pemerintah yang efektif dalam memanfaatkan ULN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia, melalui pengelolaan ULN yang prudent, berupaya memastikan pembiayaan pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam pemanfaatan ULN yang terarah, mengutamakan sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan dengan pengelolaan risiko utang.

ULN pemerintah pada triwulan I 2025 mencapai 206,9 miliar dolar AS, tumbuh 7,6 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,3 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia menjadi faktor kunci di balik peningkatan ini.

Pemerintah menekankan komitmennya untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. ULN pemerintah difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti jasa kesehatan dan sosial (22,4 persen), administrasi pemerintah (18,5 persen), dan pendidikan (16,5 persen).

Dominasi utang jangka panjang pada ULN pemerintah, mencapai 99,9 persen, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dan berkelanjutan. Strategi ini mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar keuangan global dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pemerintah memastikan bahwa pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbeda dengan ULN pemerintah, ULN swasta pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar 1,2 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,6 persen (yoy). Kontraksi ini terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi 0,9 persen (yoy).

Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta. Meskipun mengalami kontraksi, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang, mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta.

Kontraksi pada ULN swasta menunjukkan adanya penyesuaian dalam aktivitas investasi sektor swasta. Namun, dominasi utang jangka panjang tetap menunjukkan pengelolaan risiko yang terukur dan berkelanjutan di sektor swasta.

Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditopang oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjaga sebesar 30,6 persen, dan didominasi oleh ULN jangka panjang (84,7 persen). Hal ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola utang luar negeri secara efektif dan efisien.

Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Upaya ini bertujuan untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat dan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan mengelola ULN secara hati-hati dan terukur, Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa pembiayaan pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional. Komitmen ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan dengan pengelolaan risiko utang yang prudent.