Vadel Badjideh Ajukan Penangguhan Penahanan Kasus Dugaan Aborsi dan Persetubuhan Anak
Vadel Badjideh, tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Jaksel, namun keputusannya masih bergantung pada penyidik.
Vadel Alfajar Badjideh (20), tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak yang dilaporkan Nikita Mirzani, telah mengajukan penangguhan penahanan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Permohonan ini diajukan pada Kamis, 13 Februari 2024, sehari setelah penetapannya sebagai tersangka, seperti disampaikan Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, kepada wartawan pada Senin, 17 Februari 2024.
Proses Hukum Berjalan
Menurut Kompol Nurma Dewi, keluarga Vadel telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Namun, Polres Jaksel belum dapat memastikan lama prosesnya, karena hal tersebut bergantung pada komunikasi penyidik dengan pimpinan. Meskipun demikian, Kompol Nurma menegaskan bahwa penangguhan penahanan merupakan hak tersangka. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik.
Saat ini, pihak kepolisian masih dalam tahap melengkapi berkas perkara. Vadel masih ditahan selama 20 hari ke depan, dan masa penahanan ini dapat bertambah hingga 40 hari lagi jika berkas perkara dinyatakan belum lengkap.
Kronologi Kasus
Vadel Badjideh ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yang melibatkan putrinya, Laura Meizani alias Lolly (17). Disebutkan bahwa Vadel dan Lolly telah menjalin hubungan layaknya suami istri di dua tempat kejadian perkara (TKP), yaitu apartemen Lexington Residence dan Bintaro Parkview, Pesanggrahan. Akibat hubungan tersebut, Lolly diduga hamil dan dipaksa menggugurkan kandungannya oleh Vadel.
Atas perbuatannya, Vadel terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun. Laporan Nikita Mirzani teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 76d dan/atau 77 A Jo. 45 A dan/atau 421 KUHP Jo. pasal 60 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau pasal 346 KUHP Jo. pasal 81. Ancaman hukuman maksimal untuk kasus ini adalah 15 tahun penjara.
Hak Tersangka dan Proses Penyidikan
Proses hukum terus berjalan, dan penangguhan penahanan yang diajukan Vadel merupakan hak yang dijamin hukum. Keputusan akhir mengenai permohonan tersebut akan ditentukan oleh pihak kepolisian setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kelengkapan berkas perkara. Publik menunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Pihak kepolisian akan terus bekerja untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan terbaru mengenai kasus ini akan terus diinformasikan kepada publik.