Wacana Dokter Umum Dilatih Operasi Caesar: Kemenkes Lakukan Kajian Matang

Kementerian Kesehatan tengah mengkaji wacana pelatihan dokter umum untuk melakukan operasi caesar guna mengurangi angka kematian ibu di daerah 3T, meskipun masih dalam tahap diskusi dengan kolegium.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan bahwa wacana pelatihan dokter umum di daerah agar mampu menangani persalinan dengan operasi caesar masih dalam tahap kajian mendalam. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2024, di sela-sela konferensi pers acara ASEAN - Japan Medical Devices Regulatory Training 2025. Wacana ini muncul setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan perluasan kewenangan dokter umum di daerah untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil dengan kondisi medis tertentu.

Menurut Dante Saksono Harbuwono, "Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium." Pernyataan ini menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal dan memerlukan pembahasan intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kolegium profesi dokter. Kajian ini penting untuk memastikan kualitas dan keamanan pelatihan serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Usulan pelatihan dokter umum untuk menangani operasi caesar dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian ibu melahirkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Minimnya jumlah dokter spesialis kandungan dan kebidanan (SpOG) di wilayah tersebut menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil yang memadai. Dengan melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada kasus-kasus tertentu, diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut.

Kemenkes menyadari bahwa pelatihan dokter umum untuk melakukan operasi caesar merupakan langkah yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Tidak hanya soal pelatihan teknis, tetapi juga mencakup aspek legal, etika, dan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memastikan kualitas dan keamanan pelatihan tersebut.

Salah satu aspek penting yang dikaji adalah kurikulum pelatihan. Kurikulum harus dirancang secara komprehensif dan terstruktur, memastikan dokter umum memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan operasi caesar dengan aman dan efektif. Selain itu, aspek pengawasan dan evaluasi pasca pelatihan juga menjadi perhatian utama agar mutu pelayanan tetap terjaga.

Kemenkes juga akan mempertimbangkan aspek dukungan infrastruktur dan sumber daya di daerah 3T. Pelatihan ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus diimbangi dengan ketersediaan peralatan medis yang memadai dan sistem rujukan yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program dan mencegah terjadinya komplikasi pasca operasi.

Selain itu, aspek legal dan etika juga menjadi pertimbangan penting. Kemenkes perlu memastikan bahwa pelatihan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik profesi kedokteran. Regulasi yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan untuk melindungi baik dokter umum maupun pasien.

Tujuan utama dari wacana ini adalah untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di daerah 3T. Angka kematian ibu di daerah-daerah tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk keterbatasan dokter spesialis kandungan, menjadi faktor utama penyebabnya.

Dengan memberikan pelatihan kepada dokter umum, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan ibu hamil di daerah 3T. Dokter umum yang telah terlatih dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan operasi caesar pada kasus-kasus tertentu, sehingga dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Namun, penting untuk diingat bahwa pelatihan ini hanya akan diberikan pada kasus-kasus tertentu dan tetap membutuhkan pengawasan ketat dari dokter spesialis.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan minimnya tenaga medis spesialis di daerah 3T. Namun, Kemenkes juga menyadari bahwa solusi jangka panjang tetap dibutuhkan, yaitu dengan meningkatkan jumlah dokter spesialis kandungan dan kebidanan di daerah tersebut. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi kedokteran, dan organisasi profesi.

Kesimpulannya, wacana pelatihan dokter umum untuk melakukan operasi caesar merupakan langkah strategis untuk mengurangi angka kematian ibu di daerah 3T. Namun, proses kajian dan perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keamanan program ini. Kemenkes berkomitmen untuk memastikan bahwa pelatihan ini dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan keselamatan ibu dan bayi.