Wagub Jatim Dorong Pejabat Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Wagub Jatim Emil Dardak mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan Pemprov Jatim untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik, menekankan pentingnya keseimbangan antara AI dan peran manusia.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Penggunaan AI, menurut Emil, bukan lagi sebatas teori, melainkan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan efektif.

Dalam keterangannya di Surabaya, Senin, 28 April 2024, Emil menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia mengingatkan agar Pemprov Jatim tidak tertinggal dalam memanfaatkan teknologi AI. "Jangan sampai Pemprov Jatim tertinggal. Penggunaan AI, seperti chat GPT, dapat mengefisienkan proses brainstorming, eksplorasi ide, hingga inventarisasi data dan fakta," tegas Emil.

Emil menjelaskan peran AI dalam pemerintahan yang ideal. Menurutnya, AI dapat berperan sebagai regulator, fasilitator, pemimpin, dan pengguna. Keseimbangan keempat fungsi ini penting untuk memastikan pengembangan AI yang aman, inovatif, dan berpihak pada kepentingan publik. Ia pun mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengidentifikasi bidang strategis yang dapat memanfaatkan AI.

Saat ini, Pemprov Jatim telah memulai implementasi AI dalam pengolahan data dan analisis kebijakan. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data tidak terstruktur, termasuk data gambar dan video. "Teknologi ini memungkinkan kita mengekstraksi data dari berbagai sumber untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih berbasis data," ujar Emil. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Lebih lanjut, Emil menjelaskan bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Beberapa pekerjaan, seperti perbaikan infrastruktur, tetap membutuhkan tenaga manusia dan keahlian khusus. "AI tidak menghapus tanggung jawab manusia. Masih diperlukan sentuhan manusia, kecerdasan emosional, empati, dan keterampilan sosial," tambahnya. AI lebih berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat.

Emil menekankan bahwa AI hanya sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Dengan demikian, otoritas dan tanggung jawab manusia dalam pemerintahan tetap terjaga. Pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. "Kalau biasanya membutuhkan dua hari, dengan AI bisa diselesaikan dalam dua detik. Ini akan jauh lebih cepat dan produktif," kata Emil.

Pemanfaatan AI di sektor publik diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan kemampuan pengolahan data yang cepat dan akurat, AI dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses digitalisasi melalui AI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, AI dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih proaktif dalam menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Contohnya, AI dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pasien di rumah sakit, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga medis dan peralatan.

Namun, implementasi AI juga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pegawai agar mampu memanfaatkan AI secara efektif. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keamanan data dan privasi dalam pemanfaatan AI.

Kesimpulannya, dorongan Wagub Jatim untuk memanfaatkan AI dalam pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pemerintahan. Namun, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah alat bantu, dan peran manusia tetap krusial dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang humanis.