Wamenaker Pastikan Hak Buruh Sritex Terlindungi Pasca-PHK
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, berkomitmen penuh untuk memastikan hak-hak 8.400 buruh PT Sritex yang terkena PHK terpenuhi, termasuk pesangon dan JKP.
Jakarta, 28 Februari 2025 - Kabar PHK massal terhadap 8.400 buruh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, menyita perhatian publik. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan komitmen pemerintah untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak para buruh yang terdampak. Keputusan PHK ini diambil oleh kurator PT Sritex, menyusul keputusan pailit perusahaan oleh Pengadilan Niaga.
Meskipun proses pailit berada di bawah kendali kurator, Wamenaker Noel menekankan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan hak-hak buruh terpenuhi. Hal ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk," tegas Wamenaker Noel dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pemerintah berupaya maksimal agar PHK dapat dihindari. Namun, karena kurator telah memutuskan opsi PHK, fokus pemerintah kini beralih pada perlindungan hak-hak buruh yang terkena dampak. Kementerian Ketenagakerjaan menjamin pembayaran pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi seluruh buruh yang di-PHK. "Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya," ujar Wamenaker Noel dengan penuh keyakinan.
Perlindungan Hak Buruh Sritex: Langkah Konkret Pemerintah
Pemerintah telah dan akan terus berupaya memastikan seluruh hak buruh Sritex terpenuhi. Hal ini mencakup pembayaran pesangon sesuai peraturan yang berlaku dan pemberian JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan berperan aktif dalam mengawasi proses pembayaran tersebut dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Koordinasi intensif dilakukan dengan kurator, manajemen PT Sritex, dan instansi terkait lainnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, memberikan informasi lebih detail mengenai pelaksanaan PHK. Ia menjelaskan bahwa PHK efektif berlaku pada tanggal 26 Februari 2025, dengan hari kerja terakhir pada 28 Februari 2025, dan penutupan operasional perusahaan dimulai pada 1 Maret 2025. Jumlah karyawan yang terkena dampak PHK mencapai 8.400 orang. "Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Sumarno.
Disperinaker Sukoharjo juga telah proaktif mempersiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi dampak PHK terhadap para buruh. Mereka telah menyiapkan sekitar 8.000 lowongan pekerjaan baru di berbagai perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo. Upaya ini diharapkan dapat membantu para buruh yang terkena PHK untuk segera mendapatkan pekerjaan baru dan mengurangi kesulitan ekonomi yang mungkin mereka hadapi.
Dukungan dan Antisipasi Dampak PHK
Selain memastikan pemenuhan hak-hak buruh, pemerintah juga berupaya meminimalisir dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh PHK massal ini. Berbagai program pelatihan dan penempatan kerja akan difasilitasi untuk membantu para buruh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan di Sukoharjo dan sekitarnya, akan terus ditingkatkan untuk menciptakan peluang kerja baru.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran pesangon dan JKP. Mekanisme pengawasan yang ketat akan diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh buruh menerima hak-haknya secara adil dan tepat waktu. Komitmen pemerintah untuk melindungi buruh dan memastikan kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diharapkan dapat meringankan beban para buruh yang terkena PHK dan membantu mereka untuk bangkit kembali. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi para pekerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemerintah berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh perusahaan untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan mematuhi seluruh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya PHK massal di masa mendatang.