Wamendagri Desak Pemda Tingkatkan Realisasi APBD demi Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong peningkatan realisasi APBD oleh pemerintah daerah untuk menggairahkan perekonomian.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan Bima Arya dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/5). Peningkatan realisasi APBD dinilai krusial untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Bima Arya mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. "Semangat, ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi," tegasnya. Rata-rata realisasi pendapatan daerah masih di bawah 23 persen, sementara realisasi belanja bahkan kurang dari 17 persen dari target yang ditetapkan.

Ia pun menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita," jelas Bima Arya. Efisiensi anggaran juga menjadi kunci untuk menjaga ruang fiskal dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif, terutama untuk program strategis.

Wamendagri Bima Arya secara langsung meminta kepala daerah untuk meningkatkan realisasi APBD. "Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peredaran uang di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi peran pemda dalam mengendalikan inflasi dan meminta agar angka inflasi tetap dijaga di bawah 3,5 persen.

Kemendagri, menurut Bima Arya, secara rutin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh pemda. Rakor ini dinilai efektif dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Bima Arya juga membuka kesempatan bagi pemda untuk menyampaikan kondisi daerahnya melalui jalur pribadi (japri) selama Rakor berlangsung.

"Ketika Rakor Inflasi, jangan sungkan-sungkan japri, kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan," imbuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen Kemendagri untuk mendukung dan memfasilitasi pemda dalam menjalankan tugasnya.

Bima Arya menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan PAD ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemda untuk menjalankan program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah akan lebih mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga tentang penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, dengan memprioritaskan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal.

Peningkatan realisasi APBD dan PAD juga akan berdampak positif pada perekonomian daerah. Peredaran uang yang lebih lancar akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bima Arya juga menekankan pentingnya partisipasi aktif pemda dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Forum ini menjadi wadah bagi pemda untuk menyampaikan kondisi daerahnya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, upaya pengendalian inflasi dapat lebih efektif dan terarah.

Kemendagri, melalui Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemda dalam menjaga stabilitas ekonomi. Partisipasi aktif pemda dalam rakor ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pengendalian inflasi.

Munas VII APEKSI yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, menjadi forum yang tepat untuk membahas isu-isu penting terkait peningkatan realisasi APBD dan pengendalian inflasi.

Dengan adanya dorongan dari Wamendagri dan komitmen dari pemda, diharapkan realisasi APBD dapat meningkat dan perekonomian daerah semakin berkembang. Peningkatan PAD dan efisiensi anggaran menjadi kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.