Waspada! KSPI Ramal Gelombang PHK Kedua Akibat Kebijakan Impor AS

KSPI memprediksi gelombang PHK kedua akan menerjang Indonesia akibat kenaikan tarif impor AS, terutama sektor tekstil, garmen, dan elektronik, dengan perkiraan 50.000 buruh terdampak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan peringatan serius terkait potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kedua di Indonesia. Gelombang PHK ini dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor, berdampak signifikan pada industri-industri ekspor Indonesia ke AS.

Menurut Said Iqbal, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke AS menjadi sektor paling rentan. Industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan juga turut terdampak. Kenaikan tarif impor sebesar 32 persen membuat produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun, produksi berkurang, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK.

Berdasarkan kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50.000 buruh yang kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru tersebut. "Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya," ujar Said Iqbal, menggambarkan dampak serius kebijakan tersebut bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan para pekerja.

Menanggapi ancaman PHK massal ini, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Pertama, dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan pemenuhan hak-hak buruh, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Satgas ini diharapkan juga dapat mendorong re-negosiasi perdagangan dengan AS.

Kedua, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, misalnya kapas. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pengurangan tarif impor. Dengan demikian, daya saing produk Indonesia di pasar AS dapat kembali meningkat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan potensi perpindahan pasar dari negara lain ke Indonesia. Said Iqbal memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk dari strategi ini. "Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat," tegasnya. Ia menambahkan, jika Permendag tersebut tidak dicabut, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam, yang pada akhirnya hanya akan memperburuk gelombang PHK.

Gelombang PHK yang diprediksi oleh KSPI ini bukan hanya mengancam kesejahteraan para pekerja, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Ribuan keluarga akan terdampak langsung oleh hilangnya mata pencaharian, dan hal ini dapat memicu berbagai masalah sosial ekonomi.

Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif dan solusi jangka panjang sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS. Kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat krusial dalam menghadapi tantangan ini.

Pemerintah perlu memperkuat program jaring pengaman sosial untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Selain itu, perlu juga dilakukan diversifikasi pasar ekspor agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar AS.

Ancaman PHK massal akibat kebijakan tarif impor AS merupakan tantangan serius yang membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah. Langkah-langkah strategis, termasuk re-negosiasi perdagangan dan pembentukan Satgas PHK, sangat penting untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.