Waspada! OJK Bekali Kepala Desa di Bali Hadapi Maraknya Kejahatan Keuangan Digital

OJK Provinsi Bali memberikan edukasi keuangan kepada ratusan kepala desa di Bali Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital yang semakin marak.

Denpasar, 1 Mei 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggelar edukasi keuangan bagi ratusan perbekel (kepala desa) di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan keuangan, khususnya yang memanfaatkan teknologi digital. Edukasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih waspada dan mampu melindungi diri dari berbagai modus penipuan.

Sasaran utama edukasi ini adalah para perbekel, mengingat peran penting mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan literasi keuangan masyarakat di desa. Dengan pemahaman yang baik tentang kejahatan keuangan, para perbekel diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini di tingkat desa. Kegiatan ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, memberikan kesempatan yang tepat untuk menjangkau para perbekel.

Edukasi yang diberikan mencakup beragam aspek, mulai dari pengelolaan keuangan yang baik hingga mengenali modus-modus kejahatan keuangan daring. OJK menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk kepolisian, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik keuangan ilegal.

Salah satu narasumber, AKP I Made Martadi Putra dari Direktorat Reserse Siber Polda Bali, memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap kejahatan siber. Ia menekankan pentingnya tidak sembarangan memberikan data pribadi di media sosial, tidak mudah percaya pada tawaran yang mencurigakan, dan selalu memperbarui kata kunci (password) secara berkala. "Jangan mudah percaya dan asal klik, serta selalu lakukan pembaruan kata kunci secara berkala," tegas AKP Martadi.

AKP Martadi memaparkan berbagai modus kejahatan keuangan digital yang perlu diwaspadai, antara lain phishing, scam, social engineering, sniffing, dan money mule. Selain itu, ia juga menjelaskan modus pemerasan melalui video call, penipuan giveaway palsu, penipuan jual beli kendaraan, penipuan menggunakan kecerdasan buatan (AI), penipuan terkait rumah kos, dan penipuan lowongan pekerjaan paruh waktu. Keragaman modus ini menunjukkan betapa pentingnya literasi dan kewaspadaan masyarakat.

OJK berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan transaksi keuangan. Dengan meningkatnya literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jeratan kejahatan keuangan digital.

Lebih lanjut, AKP Martadi juga menyarankan agar masyarakat selalu memiliki cadangan data pribadi sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini penting untuk melindungi diri dari potensi kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, yaitu 39,11 persen dan 12,88 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yang mencapai 65,08 persen dan 73,55 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, khususnya di sektor keuangan syariah.

OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Edukasi kepada para perbekel di Bali merupakan salah satu langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan meningkatkan literasi keuangan di tingkat desa, diharapkan dapat tercipta ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya edukasi ini, diharapkan para perbekel dapat menularkan pengetahuan dan kewaspadaan tersebut kepada masyarakat di desanya masing-masing. Peningkatan literasi keuangan di tingkat akar rumput akan menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam melawan kejahatan keuangan digital.

Ke depannya, OJK akan terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya.