ASEAN Sepakat Perang Melawan Hoaks, Lindungi Anak dari Konten Negatif

Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk memerangi hoaks dan konten negatif yang membahayakan anak-anak melalui peningkatan literasi digital dan kerjasama antar negara.

Indonesia memimpin inisiatif penting dalam Konferensi Para Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI) ke-17 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 8 Mei 2025. Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyerukan kerjasama regional untuk melawan penyebaran hoaks dan konten negatif, khususnya yang berdampak buruk pada anak-anak. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dampak negatif informasi yang salah terhadap generasi muda dan masa depan ASEAN.

Dalam sesi diskusi bertema 'MAJU' (Media Advancing Joint Understanding), Indonesia menekankan urgensi penanganan isu hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan anak di dunia maya. "Anak-anak adalah generasi penerus, ASEAN tidak bisa abai terhadap ancaman konten negatif yang mereka hadapi," tegas Fifi Aleyda Yahya. Pernyataan ini menggarisbawahi keprihatinan serius terhadap dampak hoaks dan konten berbahaya terhadap perkembangan anak dan masa depan ASEAN.

Sebagai solusi konkret, Indonesia memperkenalkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model bagi negara-negara ASEAN. GNLD bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis, membangun pemikiran kritis, dan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menyaring informasi secara mandiri. Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap jurnalisme berkualitas sebagai kunci dalam melawan penyebaran hoaks. "Informasi yang akurat adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa dukungan terhadap jurnalisme berkualitas, hoaks akan terus merajalela," tambah Fifi.

Indonesia mendorong peningkatan literasi digital sebagai fondasi utama dalam memerangi hoaks. Literasi digital, menurut Fifi, bukan hanya sekadar keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis yang krusial dalam menghadapi arus informasi digital yang deras. GNLD diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN dalam membangun kapasitas masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Selain itu, Indonesia juga memaparkan kebijakan-kebijakan terbaru yang mendukung jurnalisme berkualitas dan perlindungan anak di dunia digital. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menjadi contoh nyata komitmen Indonesia dalam hal ini.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong pertumbuhan jurnalisme yang berkualitas dan terpercaya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi penyebaran hoaks dan melindungi anak-anak dari konten negatif di dunia maya.

Indonesia juga mengajak perusahaan teknologi dan media di kawasan ASEAN untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas. Hal ini dianggap penting untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.

Konferensi AMRI ke-17 menghasilkan beberapa deklarasi penting, termasuk 'Bandar Seri Begawan Declaration'. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk menangani misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya peran media dalam mendukung isu lintas sektor, termasuk ekonomi kreatif.

Selain itu, konferensi juga menghasilkan 'Kuala Lumpur Declaration' tentang Penggunaan Platform Media Sosial yang Aman dan Bertanggung Jawab, serta 'Joint Media Statement' dari AMRI ke-17 dan Konferensi ASEAN Plus Tiga Menteri yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI+3) ke-8. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama ASEAN untuk kemajuan di sektor digital, termasuk pertukaran praktik terbaik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Konferensi AMRI dihadiri oleh para menteri dan pejabat tinggi bidang informasi dari sepuluh negara ASEAN, serta negara mitra wicara seperti China dan Jepang. Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja, membahas isu-isu seperti penanganan hoaks, kebebasan pers, dan persaingan yang adil antara media konvensional dan platform digital global.

Para ketua delegasi AMRI juga melakukan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, menunjukkan pentingnya isu ini bagi pemimpin regional.

Kesimpulannya, Konferensi AMRI ke-17 menandai langkah penting dalam upaya bersama negara-negara ASEAN untuk memerangi hoaks dan melindungi anak-anak dari konten negatif di dunia digital. Komitmen bersama dan kerjasama regional menjadi kunci keberhasilan upaya ini.