Coretax: Reformasi Perpajakan Nasional Menuju Era Digital

PCO tegaskan Coretax bertujuan mereformasi sistem perpajakan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi AI untuk efisiensi dan kemudahan wajib pajak.

Jakarta, 10 Maret (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Insaf Albert Tarigan, menegaskan bahwa sistem administrasi pajak Coretax memiliki tujuan mulia: mereformasi sistem perpajakan Indonesia. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem perpajakan yang selama ini dinilai manual, rentan kebocoran, dan kurang efisien.

Coretax hadir sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan klasik tersebut. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi proses perpajakan, sekaligus mengurangi potensi kebocoran pajak yang selama ini menjadi masalah besar. Dengan kata lain, Coretax diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak di Indonesia.

Implementasi Coretax juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang mencakup digitalisasi dan penggunaan AI sebagai bagian dari transformasi pemerintahan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi meluncurkan Coretax untuk wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Sistem ini menawarkan solusi digital modern untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pengelolaan laporan pajak hingga pembayaran pajak.

Kehadiran Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses perpajakan. Wajib pajak dapat mengakses informasi dan mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Hal ini tentunya akan mengurangi potensi kesalahan administrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak.

Integrasi Coretax dengan berbagai platform, seperti perbankan dan e-commerce, juga akan semakin mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, Coretax tidak hanya sekedar sistem digitalisasi, tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu kunci keberhasilan Coretax. AI diharapkan mampu mengefisiensi laporan pajak dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Hal ini akan mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak.

Meskipun dalam prosesnya mungkin ditemukan persoalan data, seperti yang disebut sebagai persoalan klasik, namun dengan dukungan AI, diharapkan permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Penggunaan AI dalam sistem pemerintahan sebenarnya telah ada dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik.

Dengan demikian, Coretax bukan hanya sekadar sistem perpajakan digital, tetapi juga representasi dari komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi terkini demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien.

"Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, pertama memperbaiki sistem perpajakan kita salah satunya dengan membuat coretax yang sekarang ada masalah. Tapi lepas dari masalah itu sebetulnya maksud dari pembukaan itu sangat bagus, untuk mereformasi sistem perpajakan kita dari manual, rentan bocor kemudian di digitalisasi," ujar Insaf Albert Tarigan.

Coretax diharapkan menjadi disruptor sekaligus peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Dengan hadirnya Coretax, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dan penerimaan negara dari sektor pajak juga akan semakin optimal. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.