KemenPPPA Pastikan Aturan PARD dan TKPAPSE Saling Melengkapi, Bukan Tumpang Tindih

Kementerian PPPA memastikan regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) dan Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) saling melengkapi, bukan tumpang tindih, demi keamanan digital anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan klarifikasi terkait aturan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) dan Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE). Kedua regulasi ini dipastikan tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Hal ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2024.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Muhammad Ihsan, menjelaskan bahwa perbedaan fokus dan sasaran dari kedua aturan tersebut menjadi kunci utama. PARD berfokus pada pengaturan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, sementara TKPAPSE lebih tertuju pada pengaturan bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Ihsan menambahkan, "Saling melengkapi dalam konteks gini, kalau PARD lebih kepada pengaturan yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga artinya dari sisi pemerintah. Sementara TKPAPSE (Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik) itu lebih kepada pengaturan yang harus disasarkan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE)." Dengan demikian, kedua regulasi ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Lebih lanjut, Ihsan menjelaskan bahwa PARD sebenarnya mengatur mekanisme untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai kementerian penanggung jawab yang berurusan langsung dengan PSE. Kominfo memiliki peran krusial dalam mengatur PSE untuk memperkuat keamanan digital, sehingga ruang digital dapat digunakan anak-anak secara aman dan produktif.

Rancangan peraturan TKPAPSE yang sedang digodok oleh Kominfo merupakan tindak lanjut dari PARD. Oleh karena itu, kedua aturan ini tidak saling mengganggu, melainkan saling mendukung. PARD membantu kementerian dan lembaga lain memahami fungsi dan tugas masing-masing dalam menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan nyaman bagi anak.

Dengan adanya PARD, koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi lebih terarah dan efektif. Semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Saat ini, rancangan peta jalan PARD telah diajukan untuk pengesahan kepada Presiden RI. Sementara itu, rancangan aturan TKPAPSE masih terus disempurnakan oleh Kominfo. Menariknya, Menteri Kominfo, Meutya Hafid, bahkan berdiskusi langsung dengan siswa Sekolah Dasar (SD) untuk memahami persepsi mereka tentang aturan tersebut.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka. Partisipasi anak-anak menjadi penting untuk memastikan aturan yang dibuat relevan dan efektif dalam melindungi mereka.

TKPAPSE difokuskan pada peningkatan teknologi PSE untuk melindungi anak-anak sebagai pengguna layanan digital, serta mendorong pendampingan orang tua dalam mengawasi akses anak-anak ke layanan PSE di dunia maya.

KemenPPPA menegaskan bahwa PARD dan TKPAPSE merupakan dua regulasi yang saling melengkapi dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, diharapkan perlindungan anak di ranah digital dapat terwujud secara optimal. Proses penyempurnaan dan pengesahan kedua regulasi ini terus berjalan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak itu sendiri, untuk memastikan efektivitas dan relevansi aturan tersebut.