161 Personel Polres Mimika Amankan Pelantikan DPRK 2024-2029

Sebanyak 161 personel Polres Mimika mengamankan pelantikan 9 anggota DPRK Mimika periode 2024-2029 di Timika, Papua Tengah, Jumat (31/1), menyusul kontroversi proses seleksi anggota dewan.

Timika, Papua Tengah menjadi sorotan pada Jumat (31/1) lalu. Pasalnya, pelantikan sembilan anggota DPRK Mimika periode 2024-2029 di Gedung DPRD setempat dijaga ketat oleh 161 personel Polres Mimika. Proses pelantikan ini mendapat perhatian khusus karena adanya kontroversi yang muncul sejak proses seleksi anggota dewan.

Pengamanan super ketat ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Henri Alfredo Korwa. Ia menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan tidak hanya dari Polres Mimika saja. Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Papua dan Pas Brimob III juga turut dilibatkan. Personel disebar baik di dalam maupun luar gedung DPRD untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

AKP Korwa menambahkan bahwa pengamanan ini merupakan antisipasi atas potensi kericuhan. Proses seleksi dan pengumuman anggota DPRK Mimika jalur Otsus memang menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal inilah yang mendorong pihak kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan.

Langkah antisipasi lainnya juga dilakukan jauh sebelum pelantikan. Personel Brimob telah melakukan sterilisasi gedung terlebih dahulu. Sistem pengamanan diperketat dengan hanya memberikan akses masuk bagi mereka yang memiliki kartu identitas resmi.

Pelantikan sembilan anggota DPRK Mimika periode 2024-2029 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Putu Mahendrai. Sembilan anggota yang dilantik adalah Abrian Katagame, Adolina Magal, Anton Alom, Ester Tsenawatme, Luther Beanal, Yoseph Erakipi, Frederikus Kemapo, Fredewina Matirani, dan Dominggus Kapiyau.

Proses pelantikan berjalan lancar berkat pengamanan yang dilakukan oleh Polres Mimika dan Brimob. Kehadiran ratusan personel keamanan memastikan kelancaran dan keamanan prosesi pelantikan tersebut. Keberhasilan ini menunjukan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah adanya potensi konflik.

Meskipun pelantikan telah selesai, pengawasan dan pengamanan tetap penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah dengan aman dan kondusif, serta untuk menghindari potensi konflik lanjutan pasca pelantikan anggota DPRK Mimika.