1.967 CPNS Mengundurkan Diri: DPR Desak Evaluasi Total Rekrutmen ASN
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak evaluasi menyeluruh proses rekrutmen CPNS 2024 setelah 1.967 calon mengundurkan diri, menunjukkan kelemahan perencanaan dan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan.
Jakarta, 25 April 2024 - Pengunduran diri 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 telah mendorong Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kejadian ini bukan sekadar angka, melainkan sinyalemen serius atas sistem rekrutmen yang ada. Puan menekankan perlunya perbaikan sistem agar negara tidak kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
Menurut Puan, proses rekrutmen CPNS saat ini masih bersifat administratif dan kurang memperhatikan aspek strategis. "Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat lalu. Ia menambahkan bahwa tingginya angka pengunduran diri tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi generasi muda dan sistem rekrutmen yang berlaku. Hal ini menjadi indikator penting bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi generasi muda.
Puan menilai ada kelemahan dalam perencanaan rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dengan posisi yang ditawarkan. Kondisi ini berdampak pada kehilangan potensi SDM berkualitas untuk pelayanan publik. "Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," imbuhnya.
Evaluasi Menyeluruh dan Reformasi Sistem Rekrutmen ASN
Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN. Reformasi ini harus mencakup beberapa aspek penting, di antaranya transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil. Hal ini penting untuk menarik minat generasi muda yang berkualitas.
Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). "Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," ujarnya. Puan menyadari bahwa tantangan ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa daya tarik menjadi PNS tidak hanya terbatas pada stabilitas dan pensiun. Generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang pengembangan diri, serta keseimbangan kualitas hidup. "Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman," kata Puan.
Peran DPR dalam Pengawasan dan Legislasi
Sebagai mitra pemerintah, DPR akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan. DPR berkomitmen untuk memastikan proses rekrutmen ASN berjalan lebih efektif dan efisien.
Puan juga menekankan pentingnya perbaikan sistem agar pelayanan publik tidak kehilangan daya saing. "Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," tegasnya. Perbaikan sistem rekrutmen ASN menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Kesimpulannya, pengunduran diri ratusan CPNS menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen ASN. Perbaikan sistem ini tidak hanya penting untuk menarik SDM terbaik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
