2.065 Hektare Lahan Siap Garap Program Ketahanan Pangan Papua Barat dan Papua Barat Daya

Pangdam Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu umumkan 2.065 hektare lahan siap dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya, membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah.

Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, Panglima Kodam XVIII/Kasuari, mengumumkan kesiapan 2.065 hektare lahan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pengumuman ini disampaikan di Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu lalu. Program ini merupakan respons langsung terhadap perintah Presiden yang disampaikan melalui Panglima TNI, bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah awal telah dilakukan dengan penanaman padi seluas 40 hektare di Manokwari. Namun, rencana pengembangan lahan seluas 2.065 hektare ini menuntut kolaborasi erat dengan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Lahan yang tersebar di kedua provinsi ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk dapat dioptimalkan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kodam Kasuari dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Kodam Kasuari memiliki keterbatasan dalam hal pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, bibit, dan pembebasan lahan. Oleh karena itu, kerja sama yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan program ketahanan pangan ini.

Kerja Sama Antar Lembaga untuk Ketahanan Pangan

Mayjen Jimmy Ramoz Manalu menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Terkait 2.065 hektare ini kami sudah komunikasikan dengan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan sinergi dengan pemda, program itu bisa terwujud," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kodam Kasuari dalam mewujudkan program ketahanan pangan ini dan ketergantungannya pada dukungan pemerintah daerah.

Kodam Kasuari telah mengambil inisiatif dengan menanam padi seluas 40 hektare di Manokwari sebagai langkah awal. Namun, untuk menggarap lahan seluas 2.065 hektare, dukungan yang lebih besar dari pemerintah sangat dibutuhkan. Dukungan ini mencakup penyediaan infrastruktur pertanian, sumber daya manusia, dan pendanaan yang memadai.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan potensi yang besar, program ini berpotensi untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

Selain itu, keberhasilan program ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Peningkatan produksi pangan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Lahan

Meskipun potensi lahan sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan lahan seluas 2.065 hektare tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti akses jalan, irigasi, dan penyimpanan hasil panen. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap alsintan, pupuk, dan bibit unggul.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Kodam Kasuari, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini meliputi perencanaan yang matang, pengadaan infrastruktur pertanian yang memadai, penyediaan alsintan, pupuk, dan bibit unggul, serta pelatihan bagi petani setempat. Dengan demikian, program ketahanan pangan ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan logistik dan teknis. Hal ini termasuk penyediaan anggaran, pembebasan lahan, dan fasilitasi akses terhadap teknologi pertanian modern. Dengan dukungan yang komprehensif dari pemerintah daerah, program ini berpotensi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan peningkatan produksi dan pendapatan, petani dapat meningkatkan taraf hidupnya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Keberhasilan program ini akan menjadi contoh nyata bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan kerja sama yang solid antara TNI dan pemerintah daerah, program ini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia.

Program ketahanan pangan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, diharapkan dapat tercipta kemandirian pangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kesimpulan

Program ketahanan pangan yang digagas oleh Kodam XVIII/Kasuari di atas lahan seluas 2.065 hektare di Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan swasembada pangan nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Kodam Kasuari dan pemerintah daerah. Dengan dukungan dan kolaborasi yang optimal, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.