374 Personel Polda Sultra Amankan Buton Tengah Jelang Putusan PHPU
Polda Sulawesi Tenggara kerahkan 374 personel gabungan Brimob dan Samapta untuk mengamankan Buton Tengah menjelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) guna mencegah potensi gangguan Kamtibmas.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menerjunkan sebanyak 374 personel untuk mengamankan Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Pengamanan ini dilakukan menjelang dan pasca-putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tengah berlangsung. Personel gabungan ini diberangkatkan dari Pelabuhan Nusantara Kendari pada Sabtu, 22 Februari 2024, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Buteng.
Langkah antisipatif ini diambil Polda Sultra untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang mungkin muncul akibat putusan PHPU. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Sultra, Kombes Pol Dieno Hendro Widodo. Menurut beliau, pengamanan ini sangat penting mengingat potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-pengumuman hasil putusan PHPU.
Pemberangkatan personel ini merupakan bagian dari upaya Polda Sultra untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Polda Sultra berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif di Buton Tengah, khususnya selama masa krusial ini. Personel yang terdiri dari Direktorat Samapta dan Satuan Brigade Mobile (Sat Brimob) Polda Sultra diharapkan mampu menangani segala potensi konflik yang mungkin timbul.
Pengamanan Antisipatif Jelang Putusan PHPU Buton Tengah
Ratusan personel yang diberangkatkan telah dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario. Mereka akan ditempatkan di titik-titik strategis di Buton Tengah untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Polda Sultra juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Kombes Pol Dieno Hendro Widodo menekankan pentingnya peran personel dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Buton Tengah. "Pemberangkatan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang dan pasca putusan sidang PHPU Kabupaten Buton Tengah," ujarnya. Beliau menambahkan bahwa kehadiran personel tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Polda Sultra telah melakukan berbagai persiapan sebelum menerjunkan personel ke Buton Tengah. Persiapan tersebut meliputi pelatihan dan pembekalan bagi personel, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa personel siap menjalankan tugas dengan optimal.
Dari total 15 gugatan Pilkada se-Sulawesi Tenggara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, hanya satu kasus yang berlanjut ke tahap pembacaan putusan, yaitu PHPU Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu, pengamanan yang dilakukan Polda Sultra di Buton Tengah difokuskan pada potensi konflik yang mungkin muncul akibat putusan tersebut.
Langkah Konkret Polda Sultra Jaga Kamtibmas
- Pengerahan 374 personel gabungan Brimob dan Samapta Polda Sultra.
- Penempatan personel di titik-titik strategis di Buton Tengah.
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga sinergi pengamanan.
- Pelatihan dan pembekalan bagi personel sebelum penugasan.
Polda Sultra berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tenggara. Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut. Diharapkan dengan adanya pengamanan ini, putusan PHPU Kabupaten Buton Tengah dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Dengan kehadiran personel keamanan yang cukup, diharapkan masyarakat Buton Tengah dapat tetap tenang dan situasi tetap kondusif. Polda Sultra akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.