Anggaran IKN Tahap II Lebih Rendah: Wajar atau Tidak?
Direktur Eksekutif Celios menilai pengurangan anggaran IKN tahap II sebagai langkah wajar karena prioritas pemerintahan Prabowo Subianto difokuskan pada swasembada pangan dan energi, menawarkan beberapa skema alternatif pembangunan IKN.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengurangi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap kedua. Keputusan ini memicu beragam reaksi, terutama terkait skala prioritas pembangunan nasional. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memberikan pandangannya mengenai hal tersebut.
Menurut Bhima, penurunan anggaran IKN tahap II dibandingkan tahap pertama merupakan langkah yang bisa dimaklumi. Pemerintahan Prabowo, jelasnya, memprioritaskan swasembada pangan dan energi dalam lima tahun ke depan. "Prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN," ujar Bhima dalam wawancara dengan ANTARA.
Bhima menambahkan bahwa proyek IKN di era Prabowo akan berbeda dengan era Presiden Jokowi, baik dari segi pendanaan maupun investasi swasta. Ia menyoroti perlunya modifikasi strategi pembangunan IKN yang disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.
Mencari Solusi Optimal Pembangunan IKN
Melihat kondisi tersebut, Bhima merekomendasikan tiga skema alternatif untuk pembangunan IKN. Pertama, evaluasi perencanaan dengan memprioritaskan infrastruktur vital. "Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan dan fasilitas lain. Secara paralel pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu," jelasnya.
Skema kedua, IKN difungsikan sebagai Istana Kepresidenan seperti Bogor atau Bali, yang digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan kenegaraan. "Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut," kata Bhima. Skema ini dinilai dapat memangkas biaya pembangunan secara signifikan.
Terakhir, pemerintah perlu gencar menarik investasi baik dalam maupun luar negeri melalui berbagai diplomasi, termasuk melalui Danantara. "Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan asing. Tentu ini cara paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar," saran Bhima.
Anggaran IKN dan Realisasinya
Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan hal ini usai rapat terbatas dengan Presiden. Pembangunan tahap kedua mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pendukung dan akses menuju IKN. Target penyelesaian IKN sebagai ibu kota politik adalah tahun 2028.
Kementerian Keuangan mencatat total alokasi anggaran IKN tahun 2022-2024 sebesar Rp75,8 triliun. Rinciannya: Rp5,5 triliun (2022), Rp27,0 triliun (2023), dan Rp43,3 triliun (2024). Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan gedung pemerintahan hingga infrastruktur penunjang seperti jalan tol dan bandara.
Kesimpulan
Perubahan alokasi anggaran IKN menjadi perdebatan publik. Namun, berbagai skema alternatif yang diajukan menunjukkan upaya mencari keseimbangan antara pembangunan IKN dan prioritas pembangunan nasional lainnya. Keberhasilan pembangunan IKN bergantung pada strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak.
