Ekonom Nilai Pembangunan IKN Butuh Solusi Realistis, Anggaran Terbatas Jadi Pertimbangan
Ekonom Wijayanto Samirin menyarankan solusi realistis untuk pembangunan IKN, mempertimbangkan kondisi fiskal negara saat ini yang belum kondusif dan menekankan perlunya penundaan jika dipaksakan.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menjadi sorotan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih realistis dalam proyek ambisius ini, mengingat kondisi keuangan negara yang belum sepenuhnya mendukung.
Pernyataan Wijayanto ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak pembangunan IKN terhadap kondisi fiskal Indonesia. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko kegagalan proyek jika dipaksakan dalam situasi anggaran yang terbatas. "Daripada dikebut dengan potensi mangkrak yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi kasus hukum yang besar, lebih baik diputuskan untuk ditunda," ujar Wijayanto kepada ANTARA.
Perlukah Penundaan Pembangunan IKN?
Wijayanto menyarankan agar pembangunan IKN ditunda sementara waktu. Menurutnya, fokus saat ini seharusnya diarahkan pada pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu memprioritaskan pengeluaran untuk program-program yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya mempertahankan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Namun, OIKN perlu berfokus pada penyempurnaan perencanaan dan perawatan infrastruktur yang sudah ada. "OIKN tetap hidup, dengan tugas merawat dan menyempurnakan perencanaan IKN. Saat kondisi fiskal memungkinkan, pembangunan IKN baru dikebut. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menkeu (Sri Mulyani) sudah tepat. Lebih baik anggaran dialokasikan untuk hal-hal yang lebih urgen," tambahnya.
Bantahan OIKN Terkait Pemberhentian Proyek
Di sisi lain, Otorita IKN membantah kabar yang beredar mengenai penghentian proyek dan pemulangan pekerja. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan tahap kedua (2025-2029) adalah penyiapan sarana dan prasarana untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Troy merinci rencana pembangunan tahap kedua yang meliputi pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah telah menetapkan anggaran tahap ini melalui berbagai skema, termasuk APBN sebesar Rp48,8 triliun, KPBU sebesar Rp60,93 triliun, dan investasi swasta yang diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun hingga Februari 2025.
Ia juga membantah kabar mengenai pemulangan pekerja proyek. "Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," tegasnya. Pernyataan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran publik terkait nasib pekerja proyek IKN.
Kesimpulan: Menyeimbangkan Ambisi dan Realitas
Perdebatan seputar pembangunan IKN menyoroti pentingnya menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan realitas kondisi fiskal negara. Solusi realistis, yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek jangka panjang. Baik usulan penundaan pembangunan maupun bantahan OIKN terkait penghentian proyek, keduanya mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan IKN.
Ke depannya, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, OIKN, dan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan pembangunan IKN berjalan dengan terukur dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efisien akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
