Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100% Segera Berlaku

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia pada 23-27 Januari 2025, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan eko

Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Keputusan penting terkait aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) ditunggu-tunggu publik. Setelah kepulangannya, pemerintah akan memberlakukan kebijakan DHE sebesar 100 persen.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini saat melepas keberangkatan Presiden di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah dimatangkan, namun pelaksanaannya menunggu kepulangan Presiden.

Pemerintah telah berupaya mematangkan kebijakan DHE 100 persen ini secara menyeluruh untuk periode satu tahun. Menurut Prasetyo, kebijakan ini akan berlaku efektif setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan pada 23-27 Januari 2025. "Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan," ujar Prasetyo.

Menko Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyatakan revisi aturan DHE Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah selesai dibahas dan kini sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya. Proses harmonisasi sedang berjalan, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan.

Dukungan bagi Eksportir

Pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan fasilitas menarik, yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPH) 0 persen atas pendapatan bunga dari penempatan devisa hasil ekspor. Berbagai mekanisme disiapkan untuk mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE.

Eksportir dapat menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal ini dijelaskan oleh Menko Airlangga. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi eksportir untuk menempatkan devisa mereka di dalam negeri.

Wacana Presiden

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyinggung kebijakan ini. Beliau menekankan kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE di perbankan nasional, yang akan berlaku dalam waktu satu bulan. Presiden menilai kebijakan ini masuk akal, terutama bagi eksportir yang menggunakan kredit dari perbankan nasional dan menempatkan keuntungan di bank-bank Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Kesimpulannya, kebijakan DHE 100 persen yang akan segera berlaku ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai fasilitas dan insentif yang disediakan, diharapkan kebijakan ini dapat diterima positif oleh para eksportir dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia.