Kebijakan Baru DHE: Dorong Likuiditas Valas RI & Pertumbuhan Ekonomi?
OJK optimis kebijakan baru penempatan 100% devisa hasil ekspor (DHE) dalam negeri selama setahun akan meningkatkan likuiditas valas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun kajian lebih lanjut masih diperlukan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap aturan baru soal penempatan devisa hasil ekspor (DHE) bakal mendongkrak likuiditas valuta asing (valas) di Indonesia. Aturan ini mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama satu tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan harapan tersebut usai menghadiri CEO Forum 2025 di Jakarta, Rabu (22/1).
Menurut Dian, peningkatan likuiditas valas akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indonesia memang membutuhkan sumber pendanaan yang lebih besar untuk menunjang perekonomiannya. Namun, beliau menekankan perlunya kajian mendalam untuk melihat dampak nyata kebijakan ini terhadap kinerja perbankan. "Kami masih perlu menganalisis lebih lanjut implementasi kebijakan dan dampaknya bagi bank," ujar Dian.
Pandangan Positif dari Pakar Ekonomi
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), menilai kebijakan ini secara positif. Beliau optimis kebijakan baru DHE akan memperkuat likuiditas valas domestik. "Semakin lama kebijakan ini berlaku, semakin baik. Likuiditas valas akan meningkat dan simpanan valas di bank dalam negeri pun akan bertambah," kata Bhima.
Peningkatan simpanan valas di bank akan memperkuat kemampuan bank untuk menyalurkan kredit valas. Ini pada akhirnya menguntungkan para eksportir karena akses pembiayaan valas dari dalam negeri menjadi lebih mudah. Bhima juga menambahkan bahwa kebijakan ini difokuskan pada eksportir besar, terutama di sektor sumber daya alam (SDA), sehingga eksportir skala kecil dan menengah tidak terlalu terdampak.
Lebih lanjut, Bhima berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menstabilkan nilai tukar rupiah karena adanya peningkatan DHE dari sektor SDA.
Dukungan Pemerintah dan Insentif Pajak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0% atas bunga pendapatan dari instrumen penempatan DHE. Pemerintah juga menyiapkan berbagai mekanisme untuk memudahkan eksportir dalam memanfaatkan DHE.
Eksportir dapat menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai jaminan kredit rupiah dari bank atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Airlangga memastikan bahwa penggunaan instrumen DHE sebagai jaminan kredit tidak akan melanggar batas maksimal pemberian kredit (BMPK) dan tidak akan mempengaruhi rasio utang perusahaan.
Kesimpulan
Kebijakan baru terkait penempatan DHE diharapkan mampu meningkatkan likuiditas valas di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampaknya secara menyeluruh terhadap sektor perbankan dan perekonomian nasional. Dukungan pemerintah berupa insentif pajak dan kemudahan akses kredit diharapkan dapat mendorong efektivitas kebijakan ini.