Mendag Yakin Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Tak Pengaruhi Ekspor Indonesia
Menteri Perdagangan Budi Santoso optimis aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100% selama setahun tak akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia, didukung kebijakan insentif pemerintah.

Jakarta, 22 Januari 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan keyakinannya bahwa aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam sebesar 100% untuk periode satu tahun tidak akan berdampak negatif pada kinerja ekspor Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Mendag dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu lalu.
Mendag menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui proses pematangan oleh pemerintah. Ia meyakini tidak akan terjadi penurunan kinerja ekspor Indonesia sebagai akibat dari aturan tersebut. “Ya saya pikir nggak ada masalah karena itu sudah kebijakan dari pemerintah,” tegasnya.
Kebijakan DHE dan Insentif Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengumumkan kebijakan DHE 100% untuk satu tahun. Namun, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk mengurangi beban eksportir. Salah satu insentifnya adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan devisa hasil ekspor.
Airlangga menjelaskan, "Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen." Hal ini bertujuan untuk meringankan beban eksportir yang wajib menempatkan seluruh DHE mereka di dalam negeri.
Dukungan untuk Eksportir
Pemerintah juga menyediakan berbagai mekanisme untuk mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Eksportir dapat menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Airlangga menambahkan, "Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan 'back-to-back', eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri." Lebih lanjut, instrumen tersebut dikecualikan dari Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), sehingga tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan.
Kesimpulan
Dengan adanya insentif PPH 0% dan fleksibilitas dalam penggunaan DHE sebagai agunan kredit, pemerintah berupaya meminimalisir dampak negatif aturan DHE 100% terhadap kinerja ekspor Indonesia. Mendag Budi Santoso optimis kebijakan ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekspor nasional.