Banjir Kalbar: Perda RTRW/RDTR Perlu Ditegakkan, Kata DPRD

DPRD Kalbar mendorong penegakan Perda RTRW/RDTR untuk mengatasi banjir yang semakin meluas dan telah mempengaruhi lebih dari 33.000 jiwa di empat wilayah Kalbar, seraya menekankan kolaborasi pemerintah dan kesadaran akan kerusakan lingkungan.

Banjir yang terus melanda Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, pada Sabtu, 25 Januari 2024, menyatakan perlunya kolaborasi Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini dinilai krusial dalam penanggulangan bencana banjir yang kian sering terjadi.

Menurut Agus, banjir di Kalbar merupakan dampak dari fenomena alam dan lemahnya penegakan aturan. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mematuhi Perda RTRW/RDTR dalam pemanfaatan lahan, baik untuk pertanian, perkebunan, perhutanan, maupun pertambangan. "Tanpa penegakan aturan yang tegas, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah banjir ini," tegas Agus. "Harus ada langkah konkret, meskipun ini tidak mudah dan membutuhkan waktu."

Agus juga menyoroti pentingnya pemulihan lingkungan yang rusak untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang. Ia berharap semua pihak bersatu dalam mengatasi masalah ini dengan tindakan nyata dan efektif. "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita semua bergerak dan bekerja sama. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mengatasi masalah ini?" ujarnya.

Data dari Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, memperlihatkan dampak banjir yang semakin meluas. Lebih dari 33.485 jiwa di empat wilayah terdampak. Kabupaten Sambas paling parah dengan 17.485 jiwa terdampak, termasuk dua korban jiwa. Kota Singkawang mencatat 4.095 jiwa terdampak, sementara Kabupaten Bengkayang dan Landak masing-masing 129 jiwa dan 11.776 jiwa. Bahkan, di Kabupaten Landak, banjir merendam sekolah dasar, mengganggu proses belajar mengajar.

BPBD Kalbar mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat agar penanganan bencana lebih cepat dan tepat sasaran. Situasi ini menunjukkan urgensi kolaborasi dan penegakan aturan untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Kerusakan lingkungan yang terjadi harus segera dipulihkan untuk mengurangi risiko banjir.

Kesimpulannya, penanggulangan banjir di Kalbar membutuhkan pendekatan komprehensif. Penegakan Perda RTRW/RDTR menjadi kunci, diiringi kolaborasi antar pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Perbaikan tata ruang dan pemulihan lingkungan yang rusak adalah langkah-langkah krusial untuk mengurangi dampak bencana banjir di masa mendatang.