Bankeu Rp337,6 Miliar: Solusi Pembangunan Berau di Tengah Efisiensi Anggaran

Bantuan keuangan (Bankeu) Rp337,6 miliar dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi solusi bagi Kabupaten Berau untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di tengah efisiensi anggaran.

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menerima bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp337,6 miliar dari Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan ini menjadi penopang utama kelancaran berbagai proyek pembangunan di Berau, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa Bankeu ini menjadi solusi krusial bagi keberlangsungan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Sri Juniarsih Mas menjelaskan bahwa Bankeu tersebut terdiri dari dua bagian utama. Pertama, Bankeu non-spesifik senilai Rp334 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dana ini akan digunakan untuk 16 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau tahun 2025. Kedua, Bankeu spesifik sebesar Rp3,6 miliar, ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan pelayanan publik.

Dengan adanya bantuan ini, berbagai proyek strategis dapat tetap berjalan. Hal ini memastikan pembangunan di Berau tetap berlanjut meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Bupati menekankan pentingnya mempertahankan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik di tengah kondisi tersebut.

Proyek Infrastruktur yang Didanai Bankeu Non-Spesifik

Bankeu non-spesifik senilai Rp334 miliar akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur penting di Kabupaten Berau. Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung; kelanjutan pembangunan Jalan Pelabuhan Mantaritip; rekonstruksi Jalan Bukit Berbunga; dan rekonstruksi Jalan Cut Nyak Dien. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penyediaan sarana air bersih melalui peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) Singkuang, peningkatan dan perluasan SPAM Biatan Lempake, dan perluasan jaringan pipa pada SPAM Labanan.

Delapan proyek lainnya akan fokus pada pembangunan dan peningkatan jalan di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Kelay, Bidukbiduk, dan Maratua. Proyek-proyek infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di berbagai wilayah Kabupaten Berau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Berau, baik di sektor pertanian maupun pariwisata. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan sektor-sektor tersebut dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Publik

Bankeu spesifik sebesar Rp3,6 miliar akan digunakan untuk program peningkatan kapasitas dan pelayanan publik. Salah satu program yang akan dibiayai adalah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di 10 kecamatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh pertanian, sehingga mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada para petani.

Selain itu, dana juga akan digunakan untuk pengawasan di Inspektorat Kabupaten Berau dan pengelolaan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Terkait pelayanan kesehatan dan gizi, fokusnya adalah mendukung program percepatan penurunan stunting. Dengan adanya program-program ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau dapat terus ditingkatkan.

Bupati Berau berharap, dengan adanya Bankeu ini, Kabupaten Berau dapat terus mengembangkan potensi yang dimilikinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh instansi untuk tetap mempertahankan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik, meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan adanya dukungan dari Provinsi Kalimantan Timur melalui Bankeu ini, Kabupaten Berau optimis dapat menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan tetap melanjutkan pembangunan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama.