Bappenas Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen di 2026: Strategi dan Target Ambisius
Bappenas menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,3 persen pada 2026, dengan strategi peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan investasi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,3 persen pada tahun 2026. Target ambisius ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan diumumkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, dalam rapat koordinasi virtual Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini. Sasaran ini mencakup berbagai aspek pembangunan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Selain target pertumbuhan ekonomi, Bappenas juga menetapkan sejumlah target pembangunan lainnya. Diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menjadi US$5.870, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 37,14 persen, dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hingga 76,67 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 6,5-7,5 persen, rasio Gini 0,377-0,380, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,57.
Target pertumbuhan ekonomi ini juga dijabarkan secara spesifik untuk wilayah Indonesia bagian barat dan timur, masing-masing sebesar 6,1 persen dan 7,1 persen. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Angka-angka yang kita proyeksikan untuk 2026 bukanlah angka yang mustahil," tegas Menteri Pambudy. "Bahkan, kita masih bisa meningkatkan angka-angka ini dengan dukungan seluruh pemerintah daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa tinggi, pemerataan bisa lebih tinggi, dan ketimpangan bisa menurun."
Strategi Menuju Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tersebut, Bappenas telah merumuskan sejumlah strategi. Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas, baik di sektor industri ekspor maupun padat karya. Peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi prioritas untuk mencapai swasembada pangan dan energi melalui penerapan ekonomi hijau. Inovasi teknologi melalui transformasi digital juga menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pemerintah juga akan mendorong peningkatan investasi produktif, terutama investasi langsung asing (IDA) yang berorientasi ekspor dan investasi non-APBN. Deregulasi perizinan dan stabilitas kondisi makroekonomi menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian target ini. "Strategi-strategi ini perlu didukung oleh deregulasi perizinan dan kondisi makroekonomi yang stabil," tegas Menteri Pambudy.
Program-program unggulan yang mendukung pencapaian target ini antara lain Program Makanan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggul, percepatan proyek rumah sakit daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berusaha, pertahanan universal, dan stabilitas makroekonomi dan fiskal adaptif. Swasembada pangan dan energi akan didukung oleh pembangunan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) hulu dan hilir. Upaya hilirisasi sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan akan dipercepat melalui program tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan.
Target Regional dan Pengurangan Ketimpangan
Pembagian target pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia bagian barat (6,1 persen) dan timur (7,1 persen) menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan per kapita, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menteri Pambudy optimistis bahwa target tersebut dapat dicapai. Beliau mencontohkan bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan di atas 8 persen pada beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029, yang juga telah ditetapkan, bukanlah hal yang mustahil. Keberhasilan ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.
Bappenas saat ini tengah menyiapkan RKP 2026 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan anggaran pemerintah digunakan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, terobosan teknologi, ketahanan pangan dan energi, serta produktivitas. Dengan strategi yang komprehensif dan komitmen yang kuat, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2026 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Target ini bukanlah sekadar angka, melainkan cerminan komitmen pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kesuksesan pencapaiannya bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
