Bappenas: Pengembangan PLTN untuk Swasembada Energi, Bukan Ekspansi Militer

Menteri PPN/Bappenas tegaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia difokuskan untuk mencapai swasembada energi, pangan, dan air, bukan untuk tujuan ekspansi militer atau agresi.

Jakarta, 8 Februari 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, memberikan klarifikasi penting terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Beliau menekankan bahwa pengembangan PLTN ini semata-mata bertujuan untuk mencapai swasembada energi, pangan, dan air, bukan sebagai bagian dari agenda ekspansi ofensif atau militer.

Pernyataan ini disampaikan Rachmat saat membahas potensi PLTN dalam agenda pembangunan nasional bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dan Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas. "Fokus kita adalah swasembada energi, bukan ekspansi ofensif," tegas Rachmat dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu lalu.

Langkah Strategis Menuju Swasembada

Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa pengembangan PLTN merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal. Tidak hanya soal energi, pengembangan ini juga diproyeksikan untuk memberikan dampak positif pada ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Untuk memastikan keberhasilan dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, Rachmat meminta PAU Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi dokumen perencanaan dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif.

Indonesia, yang telah berkomitmen pada inisiatif Net Zero Emission (NZE), menargetkan penurunan emisi sektor tenaga listrik mulai tahun 2035 hingga 2060. PLTN dinilai memiliki beberapa keunggulan strategis untuk mendukung target tersebut. Keunggulan tersebut meliputi kemampuan beroperasi 24 jam tanpa gangguan, efisiensi lahan yang tinggi, dan kompatibilitas dengan lokasi dekat pantai.

Teknologi SMR: Solusi Masa Depan

Pengembangan PLTN dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dianggap sebagai solusi yang lebih fleksibel, aman, dan hemat biaya. "Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen, persiapan pembangunan PLTN harus dimulai sekarang agar bisa beroperasi pada 2030–2035," ujar Menteri PPN. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur energi masa depan.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menambahkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan energi nuklir melalui kerja sama dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) dan upaya yang dilakukan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional). "Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mempersiapkan data teknis dan ekonomi yang mendalam, guna memastikan pengelolaan energi nuklir dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab," kata Febrian. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan PLTN diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ini juga bertujuan untuk memperkokoh posisi Indonesia dalam inisiatif energi global. Dengan fokus pada swasembada dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan PLTN di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulannya, pengembangan PLTN di Indonesia bukanlah upaya ekspansi militer, melainkan sebuah langkah strategis untuk mencapai swasembada energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah dan akan terus berupaya memastikan pengembangan ini dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.