Barantin Perkuat Pengawasan untuk Dukung Swasembada Pangan

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) meminta jajarannya memperkuat pengawasan untuk mendukung swasembada pangan nasional, dengan melantik 123 PPNS baru dan membentuk Satgas Gakkum.

Jakarta, 13 Februari 2025 - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan saat pelantikan 123 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Barantin di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengamankan komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan dari ancaman penyakit dan hama.

Penguatan Pengawasan demi Swasembada Pangan

Sahat Manaor Panggabean menegaskan komitmen Barantin dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden. Ia menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat terhadap komoditas pangan sangat krusial. Penyakit dan hama dapat mengganggu upaya tersebut, sehingga peran Barantin dalam pencegahan menjadi sangat penting. Pelantikan 123 PPNS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum di bidang karantina.

Para PPNS ini berasal dari transformasi Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka akan berperan penting dalam menjaga keamanan pangan nasional dengan mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat merusak komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan.

Penegakan Hukum dan Peran PPNS Barantin

Sahat menjelaskan bahwa pelantikan PPNS Barantin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidik. Ketiga fungsi ini, jika berjalan optimal, akan berdampak signifikan terhadap tertib hukum di bidang karantina. Penguatan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar undang-undang karantina.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Barantin menindak 2.309 pelanggaran, dan hingga Januari 2025 telah menindak 104 pelanggaran. Meskipun jumlah kasus yang telah diserahkan ke kejaksaan masih relatif sedikit (dua kasus pada 2024 dan satu kasus pada 2025), upaya penegakan hukum terus ditingkatkan.

Apresiasi dan Peran Barantin dalam Keamanan Nasional

Kinerja Barantin dalam penegakan hukum telah mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Apresiasi tersebut diberikan khususnya terkait penindakan pelanggaran di bidang karantina yang dinilai turut melindungi Indonesia dari ancaman bioterorisme melalui hewan. Barantin memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan pertahanan negara melalui penerapan biosekuriti, biosafety, dan biodefense.

Untuk mengoptimalkan fungsi penegakan hukum, Barantin telah membentuk Satuan Tugas Ad Hoc Penegakan Hukum (Satgas Gakkum). Satgas ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan Barantin dan menjadi embrio unit kerja di bidang penegakan hukum yang akan dibentuk ke depannya. Sahat menekankan pentingnya peningkatan kemampuan, koordinasi, dan integritas para penegak hukum di Barantin.

Pesan Kepala Barantin kepada PPNS yang Baru Dilantik

Sahat memberikan pesan kepada para PPNS yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan baik, meskipun penuh tantangan. Ia menekankan pentingnya integritas dan penegakan hukum yang adil untuk melindungi bangsa dan negara. Para PPNS diharapkan dapat menunjukkan bahwa Barantin berkomitmen menjaga Indonesia dari ancaman hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang dapat merugikan perekonomian dan mengganggu upaya swasembada pangan.

Pelantikan 123 PPNS ini merupakan tahap pertama. Ke depannya, masih ada lebih dari 200 penyidik yang akan melalui proses peralihan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang karantina guna mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.