BMKG Ajukan Dispensasi Anggaran demi Ketahanan Nasional

BMKG mengajukan dispensasi anggaran ke Presiden karena pemotongan anggaran berdampak signifikan pada layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, mengancam ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah berupaya mempertahankan layanan vitalnya. Dalam sebuah langkah yang signifikan, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden. Permohonan ini diajukan karena pemotongan anggaran yang signifikan berdampak langsung pada kemampuan BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana dan mendukung ketahanan nasional.

Dampak Pemotongan Anggaran terhadap BMKG

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menjelaskan bahwa meskipun BMKG mendukung efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden, pemotongan sebesar Rp1,423 triliun (50,35 persen) berdampak besar. Pemotongan ini terutama memengaruhi belanja modal dan barang, termasuk pemeliharaan alat-alat penting. Muslihhuddin menekankan adanya batas minimum anggaran yang harus dipenuhi agar layanan BMKG tetap andal.

Efisiensi anggaran yang diterapkan berdampak pada Alat Operasional Utama (Aloptama). Kemampuan pemeliharaan Aloptama menurun hingga 71 persen, mengancam operasional alat-alat penting untuk observasi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami. Hal ini berpotensi menurunkan akurasi informasi dan kecepatan peringatan dini.

Lebih lanjut, Muslihhuddin menjelaskan bahwa hampir 600 sensor gempa bumi dan tsunami, sebagian besar telah melewati usia pakai, terancam. Akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami diperkirakan menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Kecepatan peringatan dini tsunami juga melambat, dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, sementara jangkauan informasi gempa bumi dan tsunami menurun hingga 70 persen.

Ancaman terhadap Ketahanan Nasional

Dampak lebih luas dari pemotongan anggaran ini sangat mengkhawatirkan. Kajian iklim dan tektonik jangka panjang menjadi sulit dilakukan. Modernisasi sistem dan peralatan BMKG terhenti, mengancam keselamatan transportasi udara dan laut. Dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, dan air juga terganggu. Bahkan, peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN turut terancam.

Muslihhuddin menegaskan bahwa mitigasi bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, permohonan dispensasi anggaran ini diajukan untuk memastikan keselamatan masyarakat dan ketahanan negara. Dukungan penuh dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana.

Latar Belakang Pemotongan Anggaran

Pemotongan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2025, yang meminta efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa efisiensi ini bertujuan agar kas negara dapat difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

Kesimpulan

Permohonan dispensasi anggaran yang diajukan BMKG merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia. Pemotongan anggaran yang signifikan berdampak serius pada kemampuan BMKG dalam memberikan layanan vitalnya. Perlu adanya dukungan penuh agar BMKG dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menghadapi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi yang kompleks dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Ketepatan dan kecepatan informasi peringatan dini bencana sangat krusial untuk meminimalisir dampak kerugian dan korban jiwa.