BNPT Minta FKPT Kumpulkan Informasi Potensi Terorisme dari Masyarakat
BNPT meminta FKPT di seluruh Indonesia untuk aktif menampung informasi potensi terorisme dari masyarakat guna mencegah tindak pidana sebelum terjadi, seperti kepemilikan bahan pembuat bom.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Eddy Hartono, meminta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia untuk aktif mengumpulkan informasi terkait potensi tindak pidana terorisme dari masyarakat. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional FKPT Ke-12 yang diadakan secara daring pada Rabu, 23 April 2024. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah aksi terorisme sebelum terjadi.
Komjen Pol. Eddy menekankan pentingnya pencegahan dini. "Kalau dahulu, bomnya sudah jadi baru pelakunya ditangkap. Ketika meledak sudah tidak ada pencegahan, ini yang bahaya," ujarnya. Dengan adanya informasi dini, aparat penegak hukum dapat bertindak sebelum aksi terorisme terjadi, mencegah jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar.
FKPT, yang dibentuk oleh BNPT dan tersebar di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota, berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Forum ini melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor, sehingga memiliki akses luas untuk mengumpulkan informasi dari berbagai lapisan masyarakat. Informasi yang diperoleh akan dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT serta Satgas Intelijen untuk ditindaklanjuti.
Peran Strategis FKPT dalam Pencegahan Terorisme
FKPT memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Sebagai mitra strategis BNPT di daerah, FKPT menjalankan pendekatan lunak (soft approach) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, dan generasi muda. Dengan demikian, FKPT tidak hanya berperan dalam mengumpulkan informasi, tetapi juga dalam membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme.
Informasi yang dikumpulkan oleh FKPT akan dianalisa oleh Satgas Intelijen BNPT. Satgas Intelijen bertugas memantau jaringan terorisme di Indonesia dan akan membuat laporan untuk dikirimkan kepada aparat penegak hukum sebagai dasar penangkapan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara BNPT, FKPT, dan aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi terorisme.
Salah satu contoh potensi tindak pidana terorisme yang dapat dideteksi lebih dini adalah kepemilikan pupuk urea, yang berpotensi digunakan untuk membuat bom. "Namun konsekuensinya penyidik harus dapat membuktikan bahwa pupuk urea ini digunakan untuk membuat bom," tegas Komjen Pol. Eddy. Hal ini menunjukkan pentingnya bukti dan proses hukum yang tepat dalam penanganan kasus terorisme.
Pentingnya Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat
Keberadaan FKPT sejak tahun 2012 telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya pencegahan terorisme. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap informasi yang mencurigakan terkait potensi tindak pidana terorisme kepada FKPT setempat.
Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat krusial dalam mencegah aksi terorisme. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara BNPT, FKPT, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warganya. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan upaya ini.
Melalui kerja sama yang solid dan sinergis ini, diharapkan Indonesia dapat semakin efektif dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
