Bulog Serap 190.884 Ton Beras dengan HPP Baru Rp6.500 per Kg

Pemerintah melalui Bulog telah menyerap 190.884 ton beras dengan harga pembelian pemerintah (HPP) baru Rp6.500 per kg, bertujuan untuk stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.

Pemerintah melalui Perum Bulog telah berhasil menyerap sebanyak 190.884 ton beras hingga Selasa, 18 Februari 2025. Penyerapan beras tersebut menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indra Wijayanto, mengumumkan angka tersebut dalam keterangan resminya pada Kamis, 20 Februari 2025. Rinciannya meliputi 89.842 ton beras dan 101.042 ton gabah kering panen/gabah kering giling (GKP/GKG) yang setara dengan beras.

Kebijakan HPP baru ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025. Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang ditetapkan pada 24 Januari 2025. Penerapan HPP baru ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras di pasaran dan menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

Langkah pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Bapanas berkomitmen untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan mematuhi kebijakan ini. Sosialisasi dan pengawasan secara berkala dilakukan bersama Kementerian Pertanian, TNI, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Pengawasan Ketat Implementasi HPP

Bapanas, bersama dengan berbagai instansi terkait, secara aktif melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap implementasi HPP. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu menjamin penyerapan gabah dari petani dengan harga yang layak. Indra Wijayanto menegaskan bahwa Bulog sebagai pihak yang wajib melakukan penyerapan gabah dengan harga HPP. Pelaku usaha lain pun diimbau untuk menerapkan HPP tersebut.

Berdasarkan data dari platform Panel Harga Pangan Bapanas, harga GKP di tingkat petani menunjukkan tren kenaikan dan mendekati harga HPP. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan HPP mulai memberikan dampak positif bagi petani. Pemerintah terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai pelanggaran terkait pembelian gabah di bawah HPP. Namun, pemerintah tetap siaga dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait pembelian gabah di bawah harga HPP.

Ancaman Sanksi bagi Pelaku yang Melanggar

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada penggilingan padi yang membeli GKP di bawah harga HPP. Beliau menyatakan bahwa mereka dapat dikenai sanksi hukum. "Saya minta (penggiling padi) jangan main-main, kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres," tegas Zulhas dalam jumpa pers pada 13 Februari 2025. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan HPP dan melindungi petani.

Pemerintah berharap dengan adanya penegakan hukum yang tegas, akan semakin banyak pihak yang patuh terhadap kebijakan HPP. Hal ini akan berdampak positif bagi petani dan menjamin ketersediaan beras di pasaran dengan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional dapat terwujud.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam menyerap gabah dan beras dengan HPP baru menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung petani dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan program ini.