Dekopin Minta Audit BPK untuk Transparansi Pengelolaan Aset
Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap aset dan hibah Dekopin demi transparansi dan pengelolaan keuangan yang bersih.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi pengelolaan aset dan hibah yang diterima. Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menyatakan permintaan audit ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan transparansi organisasi.
Audit Investigasi untuk Transparansi
Bambang Haryadi, yang juga Wakil Ketua Komisi XII, menjelaskan bahwa Dekopin saat ini telah resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan pengakuan resmi ini, keterbukaan dalam pengelolaan aset menjadi sangat penting. "Kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan clear and clean dalam pengelolaan keuangan maupun aset," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.
Permintaan audit investigasi ini mencakup seluruh aset dan hibah yang diterima Dekopin, terutama dari pemerintah. Hal ini penting mengingat Dekopin selama lima tahun terakhir tidak lagi menerima dana hibah dari pemerintah. "Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," jelas Bambang.
Evaluasi Pengelolaan Aset Sebelumnya
Dekopin berkomitmen untuk menjalankan organisasi dengan berpedoman pada prestasi pengurus sebelumnya. Namun, Bambang menekankan pentingnya evaluasi jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan aset di masa lalu. "Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," tegasnya.
Dukungan BPK untuk Transparansi Koperasi
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, menyambut baik permintaan Dekopin. Kunjungan pengurus Dekopin ke kantor BPK diartikan sebagai bentuk silaturahmi dan konsultasi untuk perkembangan koperasi di Indonesia. Budi menyatakan kesiapan BPK untuk membantu Dekopin, termasuk dalam hal audit aset. "Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi," kata Budi.
Langkah Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik
Langkah Dekopin meminta audit BPK merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat peran Dekopin dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Dengan audit yang menyeluruh, diharapkan pengelolaan aset dan keuangan Dekopin akan lebih tertib dan transparan, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Audit ini juga akan menjadi tolok ukur bagi pengelolaan koperasi lainnya di Indonesia, mendorong terciptanya standar transparansi yang lebih tinggi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat.
Melalui langkah ini, Dekopin menunjukkan komitmennya untuk menjalankan organisasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat peran Dekopin dalam mengembangkan gerakan koperasi di Indonesia.