Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kudus Targetkan 20 Objek Wisata Berlaku Non-Tunai via QRIS pada Lebaran 2025
Kudus Targetkan 20 Objek Wisata Berlaku Non-Tunai via QRIS pada Lebaran 2025

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus berencana menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS di 20 objek wisata pada awal April 2025 untuk meningkatkan pelayanan dan menindaklanjuti instruksi Bupati.

#planetantara
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan transaksi elektronik guna meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai inklusi keuangan, dengan capaian digitalisasi yang telah melampaui target.

Kemendagri
Pemkab Kobar Optimalkan Serapan Retribusi via Perbup Baru
Pemkab Kobar Optimalkan Serapan Retribusi via Perbup Baru

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berupaya maksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan bupati (Perbup) baru tentang pemungutan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis digital untuk peningkatan transparansi dan efisiens

retribusi daerah
Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024
Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024

Bank Indonesia Jawa Tengah melaporkan pertumbuhan positif transaksi keuangan digital sepanjang 2024, ditopang oleh sistem pembayaran yang andal dan peningkatan penggunaan berbagai kanal digital seperti QRIS dan BI-Fast.

konten ai
Pemkab Kudus Optimalkan Pendataan Pajak dan Penagihan Piutang untuk Tingkatkan PAD 2025
Pemkab Kudus Optimalkan Pendataan Pajak dan Penagihan Piutang untuk Tingkatkan PAD 2025

Pemkab Kudus akan mengoptimalkan pendataan tempat usaha baru dan penagihan pajak, termasuk PBB, serta memanfaatkan tapping box dan SPPT dengan barcode untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.

Pajak
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Digitalisasi Pajak, Target PAD Rp200 Miliar di 2025
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Digitalisasi Pajak, Target PAD Rp200 Miliar di 2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara gencar mengoptimalkan pengumpulan PAD melalui pembayaran pajak digital, menargetkan 100 persen digitalisasi pada 2025 dan peningkatan PAD menjadi Rp200 miliar.

#planetantara
Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah
Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

#planetantara
Ternate Terapkan Parkir Digital: Tingkatkan PAD dan Modernisasi Layanan Publik
Ternate Terapkan Parkir Digital: Tingkatkan PAD dan Modernisasi Layanan Publik

Pemkot Ternate luncurkan sistem parkir digital untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan modernisasi layanan publik, dengan sistem taping dan pembayaran non-tunai QRIS.

#planetantara
Bukittinggi Terapkan Sistem Parkir Nontunai Antisipasi Pungli, Pendapatan Daerah Diprediksi Melonjak
Bukittinggi Terapkan Sistem Parkir Nontunai Antisipasi Pungli, Pendapatan Daerah Diprediksi Melonjak

Pemkot Bukittinggi berencana beralih ke sistem parkir nontunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukan indikasi pungli di beberapa lokasi parkir.

#planetantara
Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan pendapatan.

Kemendagri