Dinamis! Anggaran PSU Tasikmalaya Rp50-60 Miliar, Manfaatkan Silpa KPU-Bawaslu
Pemprov Jabar siap membantu setengah anggaran PSU Tasikmalaya, yang ditaksir Rp50-60 miliar, memanfaatkan Silpa KPU dan Bawaslu serta anggaran yang tersedia.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) akibat sengketa Pilkada 2024, akan mendapat bantuan anggaran dari Pemprov Jabar. Bantuan ini bersifat dinamis dan akan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) KPU dan Bawaslu. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan hal ini setelah rapat bersama Gubernur Jabar, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.
Rapat tersebut membahas mekanisme bantuan anggaran, di mana Pemprov Jabar akan menanggung setengah dari total biaya PSU. Besaran anggaran bantuan diperkirakan mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar, namun angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali. Herman Suryatman menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Keputusan MK untuk melakukan PSU di Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada gugatan pasangan calon Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi. MK memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi pasangan calon Ade Sugiarto-Iip Miftahul Paoz yang sebelumnya dinyatakan menang, dan meminta partai pengusung untuk mengganti calonnya. PSU harus diselenggarakan selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan MK.
Silpa KPU dan Bawaslu Jadi Penopang Anggaran PSU
Herman Suryatman menjelaskan bahwa angka anggaran PSU yang mencapai Rp50-60 miliar masih bersifat perkiraan. Anggaran tersebut akan dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk Silpa KPU Jabar yang mencapai Rp102 miliar dari total Silpa Rp120 miliar. Silpa Bawaslu juga akan dipertimbangkan untuk menutupi sebagian biaya PSU.
Proses penghitungan anggaran akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PSU sesuai dengan amanat MK. "Tentu nanti ini kan dinamis ya, sambil melihat perkembangan, karena KPU tengah menunggu PKPU terkait PSU, sehingga sekarang didalami berapa Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya," jelas Herman Suryatman.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memberikan arahan agar Pemprov Jabar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PSU. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan sesuai aturan.
Meskipun anggaran relatif tersedia, Herman Suryatman menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. "Dana relatif ada, kalau kita melihat situasi kondisi hari ini hanya tentang pembagian nanti seperti apa finalnya. Tapi koridornya kan pak gubernur sudah menyampaikan kemudian nanti kita lihat mekanismenya seperti apa," ujarnya.
KPU Jabar Tunggu Penetapan Jadwal PSU dari KPU RI
Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Barat masih menunggu penetapan jadwal resmi PSU dari KPU RI. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jabar, Adi Saputro, menyatakan bahwa PSU harus dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan MK. Pihaknya tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kelancaran PSU.
Adi Saputro juga menjelaskan bahwa dalam amar putusan MK, pasangan calon Ade Sugiarto-Iip Miftahul Paoz didiskualifikasi. Partai pengusung pasangan tersebut diharuskan untuk mencari pengganti calon. Hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya menunjukkan kemenangan pasangan Ade Sugiarto-Iip Miftahul Paoz dengan perolehan suara lebih dari 52 persen.
Pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi berada di posisi kedua dengan 27 persen suara, diikuti pasangan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly dengan 20 persen suara. Dengan adanya PSU, diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan dengan adil dan transparan.
Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya agar proses demokrasi berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi prioritas utama.
