Kemenag dan Ormas Ajak Masyarakat Tasikmalaya Bijak Sikapi PSU Pilkada
Kemenag Tasikmalaya dan ormas Islam imbau masyarakat bijak menyikapi putusan MK terkait PSU Pilkada 2024, agar tetap menjaga kondusivitas daerah.
Tasikmalaya, 25 Februari 2025 - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menimbulkan berbagai reaksi. Untuk menjaga kondusivitas daerah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tasikmalaya bersama organisasi kemasyarakatan Islam (ormas) mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi putusan tersebut. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang digelar Selasa lalu.
Putusan MK mendiskualifikasi salah satu pasangan calon, Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz, dan memerintahkan PSU. Diskualifikasi ini didasarkan pada pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016, karena Ade Sugianto terbukti telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya lebih dari dua periode. Kemenag dan ormas Islam berperan penting dalam menenangkan situasi pasca-putusan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Dudu Rohman, beserta perwakilan ormas Islam. Mereka sepakat untuk mengajak masyarakat menerima putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Imbauan ini menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan situasi kondusif di Kabupaten Tasikmalaya.
Imbauan Bijak Sikapi PSU Pilkada Tasikmalaya
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Dudu Rohman, menekankan pentingnya sikap bijaksana dan dewasa dalam menyikapi putusan MK. "Kami mengajak semua pihak untuk menghormati dan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," ujarnya. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan.
Lebih lanjut, Dudu Rohman meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, terutama yang beredar di media sosial. Penyebaran ujaran kebencian harus dihindari agar tidak menimbulkan keresahan. "Tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan situasi kondusif daerah, kita sikapi keputusan ini dengan bijaksana dan penuh kedewasaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," pesannya.
Para tokoh agama juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cara yang bermartabat, melalui dialog dan musyawarah. Hal ini penting untuk menjaga persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan politik. "Kami mengajak semua pihak untuk menyelesaikan setiap perbedaan pandangan dengan cara yang bermartabat, terhormat melalui dialog dan musyawarah," kata Dudu Rohman.
Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tasikmalaya, Atam Rustam, menambahkan bahwa keputusan MK harus disikapi dengan memperkokoh keimanan dan menjaga persatuan. "Mari kita sikapi keputusan MK ini dengan memperkokoh keimanan kepada Allah Ta’ala yang maha menentukan segalanya, persatuan dan kesatuan tetap kita jaga untuk kedamaian," imbuhnya.
Dukungan dari Tokoh Agama
Ketua Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tasikmalaya, Edeng ZA, melihat keputusan MK sebagai takdir yang harus diterima. "Bagi masyarakat Muslim yang beriman kita tahu itu adalah takdir kehendak Allah Swt. Harus disikapi dengan keimanan hasil ini," katanya. Pernyataan ini menunjukkan adanya dukungan luas dari tokoh agama terhadap imbauan untuk menjaga kondusivitas.
Sebelum putusan MK, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz meraih suara terbanyak (52,01 persen), diikuti Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi (27,50 persen), dan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly (20,49 persen). Dengan adanya putusan MK, PSU akan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz.
Putusan MK ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak dengan bijak. Kemenag dan ormas Islam terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif dan mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Proses demokrasi harus tetap berjalan dengan damai dan tertib.
Dengan adanya imbauan dari Kemenag dan ormas Islam, diharapkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat menyikapi putusan MK dengan bijak dan dewasa, sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan aman. Kedewasaan dalam berdemokrasi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
