Pilkada Tasikmalaya Digelar Ulang: MK Diskualifikasi Ade Sugianto, PSU Dilakukan Damai
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya setelah mendiskualifikasi Ade Sugianto; tokoh masyarakat dan aparat keamanan berkomitmen menjaga kedamaian.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diskualifikasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, karena Ade Sugianto, petahana yang menang, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Keputusan ini diambil karena Ade Sugianto telah menjabat selama dua periode. Menanggapi putusan tersebut, MK mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).
Ade Sugianto pertama kali menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada September 2018, mengisi kekosongan jabatan setelah wafatnya Uu Ruzhanul Ulum. Sebagai wakil Uu selama dua periode, Ade Sugianto kemudian maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 dan terpilih. Pada Pilkada 2024, Ade Sugianto kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Iip Miftahul Paoz, sementara wakilnya sebelumnya, Cecep Nurul Yakin, menjadi rivalnya dalam pertarungan Pilkada tersebut.
Pilkada 2024 diikuti tiga pasangan calon. Pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz dinyatakan menang. Namun, tim pasangan calon nomor 2 mengajukan keberatan ke MK. Akibatnya, MK memutuskan diskualifikasi hasil pilkada dan memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto. Putusan ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat, terutama dari pendukung Ade Sugianto, namun putusan MK tersebut harus diterima sebagai keputusan final.
Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Komitmen Perdamaian
Putusan MK mendapatkan tanggapan serius dari tokoh masyarakat dan agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menggelar pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam Kabupaten Tasikmalaya, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Mereka mengimbau masyarakat untuk menerima putusan MK dengan bijak dan menjaga keamanan serta kondusivitas daerah. Imbauan tersebut menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Dudu Rohman, memimpin pertemuan tersebut dan menyampaikan pesan agar keputusan MK diterima secara dewasa. Organisasi-organisasi masyarakat Islam tersebut kompak menyerukan pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Sikap legowo ditunjukkan oleh Ade Sugianto. Ia menyatakan menerima keputusan MK sebagai ketetapan hukum yang harus dipatuhi. "Harus menerima lah, karena saya, kita orang beragama. Takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. Ia berharap pemimpin yang terpilih dalam PSU nanti dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Tasikmalaya. "Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya," tambahnya.
Persiapan PSU dan Jaminan Keamanan
KPU Kabupaten Tasikmalaya tengah mempersiapkan PSU dengan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU akan mengacu pada petunjuk teknis dari KPU RI dan akan dilaksanakan setelah 60 hari sejak keputusan MK diterbitkan. Persiapan meliputi berbagai aspek, termasuk anggaran yang dibutuhkan.
Polres Tasikmalaya juga telah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa persiapan dan pelaksanaan PSU. Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, memastikan kesiapan pihaknya untuk menjaga situasi agar tetap aman, terkendali, nyaman, dan kondusif selama 60 hari ke depan. "Kami semua menjamin, berkomitmen menjamin situasi 60 hari ke depan aman terkendali, nyaman, dan kondusif," tegas Haris.
Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya yang akan datang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk memastikan proses berjalan damai dan sukses. Keputusan MK ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pilkada untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang jujur, transparan, dan adil.
Proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
