KPU Tasikmalaya Ajak Masyarakat Terima Putusan MK: Pilkada Ulang Akan Digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pilkada Tasikmalaya ulang karena kesalahan administrasi; KPU Tasikmalaya mengajak masyarakat menerima putusan dan menunggu arahan teknis dari KPU RI.
Tasikmalaya, 25 Februari 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang. Keputusan ini diambil setelah terbukti adanya kesalahan administrasi terkait calon bupati petahana. Proses pilkada ulang ini akan melibatkan koordinasi intensif dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai aturan.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, menyatakan, "Kita menerima dan menghargai keputusan MK, dan harapannya semua bisa menerima keputusan MK." Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Tasikmalaya, Senin. Keputusan MK ini merupakan respons atas gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin (petahana Wakil Bupati Tasikmalaya)-Asep Sopari Al-Ayubi, terhadap bupati terpilih Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz.
Gugatan tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz. KPU Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk menjalankan putusan MK dan akan segera berkoordinasi dengan KPU RI untuk mendapatkan arahan teknis pelaksanaan Pilkada ulang. Proses ini menuntut kerja sama dan kesabaran dari seluruh pihak yang terlibat.
Pilkada Ulang Tasikmalaya: Menunggu Arahan KPU RI
KPU Kabupaten Tasikmalaya menekankan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak dapat dilakukan secara independen. Proses ini sepenuhnya bergantung pada arahan dan petunjuk teknis dari KPU RI yang akan diterima melalui KPU Provinsi Jawa Barat. "Setelah keputusan MK terbit, kita langsung berkoordinasi dengan KPU RI, melalui KPU Provinsi Jawa Barat, untuk petunjuk teknisnya," jelas Ami Imron Tamami.
Jadwal pelaksanaan PSU, menurut keputusan MK, harus dilakukan setelah 60 hari sejak putusan dikeluarkan pada Senin, 24 Februari 2025. Hal ini memberikan waktu bagi KPU untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan revisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang digunakan pada Pilkada sebelumnya. Peraturan tersebut mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan konteks Pilkada ulang ini.
"Mau seperti apa peraturannya, mau seperti apa pelaksanaannya, apa berbentuk surat petunjuk teknis atau surat dinas untuk dijadikan referensi pelaksanaan PSU," tambah Ami Imron Tamami, menekankan pentingnya arahan dari KPU pusat untuk memastikan proses PSU berjalan lancar dan sesuai aturan. KPU Kabupaten Tasikmalaya akan menunggu dengan saksama arahan tersebut sebelum memulai persiapan teknis pelaksanaan PSU.
Alasan Diskualifikasi Ade Sugianto dan Dampaknya
Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya karena terbukti telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari dua periode. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Putusan ini memiliki konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya.
Sebagai konsekuensi dari putusan MK, Pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya akan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto sebagai calon Bupati. Hal ini tentunya akan berdampak pada peta persaingan Pilkada ulang, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika politik yang baru. Proses ini membutuhkan persiapan yang matang dan koordinasi yang intensif.
Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya diikuti tiga pasangan calon. Pasangan Ade Sugianto - Iip Miftahul Paoz memperoleh suara tertinggi (52,01 persen), diikuti Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al-Ayubi (27,50 persen), dan Iwan Saputra - Dede Muksit Aly (20,49 persen). Dengan diskualifikasi Ade Sugianto, persaingan di Pilkada ulang diperkirakan akan semakin ketat.
KPU Kabupaten Tasikmalaya berharap seluruh masyarakat dapat menerima putusan MK dengan bijak dan mendukung pelaksanaan Pilkada ulang yang demokratis dan transparan. Proses ini merupakan bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilannya. KPU berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan Pilkada ulang berjalan dengan lancar dan adil.
