Dinkes Kota Bogor Perkuat Pengawasan Iklan Rokok, 76 Persen Minimarket Belum Patuh
Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar FGD untuk memperkuat pengawasan larangan iklan rokok setelah sidak menemukan 76 persen minimarket belum patuh pada Perda KTR.
Kota Bogor, 27 Februari 2024 – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan terhadap larangan iklan rokok. Kegiatan ini dilakukan menyusul hasil sidak awal tahun 2025 yang menunjukkan masih rendahnya kepatuhan minimarket terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kepala Dinkes Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa Perda KTR secara tegas melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di tempat umum, termasuk retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan. Beliau menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan perda ini untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari bahaya rokok.
Pengawasan dan penegakan Perda KTR melibatkan berbagai pihak, seperti Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, dan NGO No Tobacco Community. Namun, hasil sidak ke 126 lokasi retail modern menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan: hanya 23,81 persen yang patuh, sementara 76,19 persen lainnya belum menerapkan Perda KTR.
Evaluasi Implementasi Perda KTR dan Penguatan Kolaborasi
FGD yang merupakan kerjasama Dinkes Kota Bogor dan NGO No Tobacco Community ini bertujuan mengevaluasi implementasi Perda KTR di retail modern dan pusat perbelanjaan. Kegiatan ini juga sebagai upaya mengingatkan kembali pelaku usaha tentang larangan display produk rokok, termasuk rokok elektronik, serta larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
"Tujuannya adalah untuk mengevaluasi implementasi Perda KTR di retail modern dan pusat perbelanjaan, serta untuk mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tetap menerapkan aturan larangan display/memajang produk rokok termasuk rokok elektronik pada tempat penjualan serta aturan larangan iklan, promosi, dan sponsor produk rokok," jelas dr. Retno.
Lebih lanjut, FGD ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok dan pentingnya Perda KTR. Dengan demikian, diharapkan tercipta persamaan pemahaman, komitmen, dan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha dalam mengoptimalkan implementasi Perda KTR.
Kegiatan ini difokuskan pada sembilan kawasan di Kota Bogor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengawasan dan penegakan Perda KTR. Strategi yang lebih terarah dan kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha.
Langkah-langkah Konkret untuk Meningkatkan Kepatuhan
Dinkes Kota Bogor berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha terkait Perda KTR. Selain itu, akan dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan. Kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait juga akan terus ditingkatkan.
Sidak rutin dan evaluasi berkala akan menjadi bagian penting dari strategi pengawasan. Dinkes Kota Bogor juga akan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dengan memberikan saluran pengaduan yang mudah diakses. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh.
Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi perokok di Kota Bogor dan mencegah anak-anak serta remaja menjadi perokok pemula. Komitmen bersama dari seluruh pihak sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya menciptakan Kota Bogor yang bebas dari bahaya rokok.
"Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai persamaan pemahaman, komitmen, dan kolaborasi kerja sama para pelaku usaha retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan dalam optimalisasi implementasi Perda KTR di tatanannya masing-masing," pungkas dr. Retno.
