Dishub Tulungagung Manfaatkan Juru Parkir untuk Petugas JPL
Dinas Perhubungan Tulungagung memberdayakan juru parkir sebagai petugas di sembilan pos jalur perlintasan langsung (JPL) kereta api untuk mengatasi kekurangan SDM, tiga diantaranya belum beroperasi.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengambil langkah kreatif untuk mengatasi kekurangan petugas di jalur perlintasan langsung (JPL) kereta api. Mereka memberdayakan puluhan juru parkir untuk beralih peran menjadi petugas jaga di sembilan pos JPL yang tersebar di berbagai lokasi di Tulungagung. Langkah ini diambil setelah tiga dari sembilan pos JPL yang dibangun pada tahun 2024 belum beroperasi karena kekurangan petugas.
Strategi Pemenuhan SDM di Pos JPL Tulungagung
"Iya, kami memanfaatkan petugas juru parkir yang bersedia beralih menjadi petugas JPL," ungkap Kabid Lalu Lintas Dishub Tulungagung, Panji Putranto, Senin lalu. Keputusan ini diambil sebagai solusi cepat untuk mengatasi permasalahan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di pos-pos JPL tersebut. Sembilan pos JPL ini tersebar di beberapa lokasi, antara lain Ngujang (1), Ketanon (1), Plosokandang (2), Bendiljati (1), Gendingan (1), Pulosari (1), dan Buntaran (2).
Tiga pos JPL yang belum beroperasi terletak di Desa Buntaran dan Desa Pulosari. Panji menjelaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada infrastruktur, melainkan pada ketersediaan petugas jaga. Setiap pos JPL membutuhkan minimal empat petugas yang bertugas secara bergantian dalam tiga shift per hari. Dengan sembilan pos JPL, dibutuhkan total 36 petugas. Namun, saat ini Dishub Tulungagung baru memiliki 27 petugas.
Tantangan dan Solusi Jangka Pendek
"Sebelum 2024, kami sempat merekrut tenaga honorer untuk JPL di Desa Ketanon, tetapi sekarang itu tidak lagi memungkinkan," tambah Panji. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau kendala dalam perekrutan tenaga honorer. Untuk mengatasi hal ini, Dishub Tulungagung memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu juru parkir. Selain itu, Dishub juga mempertimbangkan domisili calon petugas agar dekat dengan lokasi JPL yang akan dijaga, demi efisiensi dan kemudahan operasional.
Sebagai langkah sementara, Dishub Tulungagung memasang papan peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati saat melintas di JPL yang belum beroperasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan hingga petugas pengganti tersedia. "Tahun ini kami tidak berencana menambah pembangunan JPL. Fokus kami adalah memenuhi kebutuhan SDM untuk pos yang sudah ada," tegas Panji. Pernyataan ini menunjukkan prioritas Dishub Tulungagung saat ini adalah memastikan operasional JPL yang sudah ada berjalan optimal sebelum memperluas infrastruktur.
Dampak dan Harapan Ke Depan
Program pemberdayaan juru parkir ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan petugas JPL di Tulungagung dalam jangka pendek. Langkah ini juga menunjukkan kreativitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, solusi jangka panjang tetap perlu dipikirkan untuk memastikan ketersediaan petugas JPL secara berkelanjutan. Mungkin perlu dipertimbangkan strategi perekrutan yang lebih efektif atau kerjasama dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor ini. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan juru parkir yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai petugas JPL.
Dengan adanya program ini, diharapkan keselamatan pengguna jalan dan kereta api di Tulungagung dapat lebih terjamin. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program ini, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Semoga langkah inovatif Dishub Tulungagung ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan serupa.