Tiga JPL Tulungagung Mangkrak, Kurang Petugas Akibat Kebijakan Penghapusan Honorer

Tiga dari sembilan Pos Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di Tulungagung, Jawa Timur belum beroperasi karena kekurangan petugas setelah kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2024 diterapkan.

Tulungagung, Jawa Timur - Tiga dari sembilan Pos Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini masih belum beroperasi. Meskipun infrastruktur bangunannya telah rampung, kekurangan petugas jaga menjadi kendala utama. Hal ini merupakan dampak langsung dari kebijakan penghapusan tenaga honorer yang berlaku sejak tahun 2024.

Dampak Penghapusan Honorer terhadap Operasional JPL

Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung mengungkapkan bahwa sembilan JPL yang telah dibangun tersebar di beberapa lokasi, antara lain Ngujang, Ketanon, Plosokandang (dua pos), Desa Bendiljati, Gendingan, Pulosari, dan Buntaran (dua pos). Kabid Lalu Lintas Dishub Tulungagung, Panji Putranto, menjelaskan bahwa tiga JPL yang belum beroperasi terletak di Desa Buntaran dan Desa Pulosari. "Infrastruktur dan peralatan sudah siap, tetapi tenaga jaga belum tersedia," ujar Panji dalam keterangannya Minggu lalu.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer sejak 2024 membuat Dishub Tulungagung kesulitan merekrut petugas baru. Hal ini menciptakan kekosongan signifikan dalam operasional JPL. Setiap pos membutuhkan minimal empat petugas yang bertugas dalam tiga shift. Dengan total sembilan pos, dibutuhkan 36 petugas, sementara Dishub Tulungagung saat ini hanya memiliki 27 petugas.

"Sebelumnya, kami sempat mengangkat tenaga honorer untuk JPL di Ketanon, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi," tambah Panji. Situasi ini memaksa Dishub untuk mencari solusi alternatif guna mengatasi kekurangan tenaga kerja yang cukup krusial.

Upaya Mencari Solusi dan Prioritas Dishub

Sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, Dishub Tulungagung berupaya merekrut petugas juru parkir (jukir) yang bersedia beralih tugas menjadi penjaga perlintasan. Langkah ini diharapkan dapat mengisi kekosongan petugas di JPL yang belum beroperasi. Namun, belum diketahui pasti berapa banyak jukir yang bersedia untuk beralih tugas.

Sementara itu, untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, Dishub telah memasang papan peringatan di lokasi JPL yang belum beroperasi. Papan peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan tersebut. Langkah ini merupakan tindakan sementara sambil menunggu ketersediaan petugas yang cukup.

Dishub Tulungagung memprioritaskan pemenuhan tenaga operasional JPL di tahun ini. Pembangunan pos baru akan ditunda sementara waktu sampai seluruh JPL yang sudah ada dapat beroperasi secara optimal. "Kami fokus mengisi kebutuhan SDM agar semua JPL bisa berfungsi optimal," pungkas Panji.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Kejadian ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur publik setelah kebijakan penghapusan tenaga honorer. Perlunya perencanaan yang matang dan solusi alternatif yang efektif untuk memastikan kelancaran operasional fasilitas publik sangat penting. Semoga upaya Dishub Tulungagung dalam mencari solusi alternatif dapat segera membuahkan hasil sehingga seluruh JPL dapat beroperasi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.