DJPb Jambi Imbau Pemda dan Satker Prioritaskan Anggaran Pasca Instruksi Penghematan
Kantor Wilayah DJPb Jambi meminta pemerintah daerah dan satker memprioritaskan anggaran setelah instruksi penghematan mengurangi dana transfer hingga Rp750 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah dan satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga untuk segera mengidentifikasi skala prioritas anggaran. Hal ini menyusul adanya instruksi pemerintah pusat terkait penghematan anggaran.
Instruksi penghematan tersebut berdampak pada pengurangan dana transfer ke Provinsi Jambi. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Burhani AS, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp750 miliar. Pengurangan ini mengakibatkan dana transfer yang semula dianggarkan sebesar Rp15,64 triliun lebih, turun menjadi Rp14,89 triliun.
Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Meskipun belum dapat dihitung secara pasti, pengurangan ini diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jambi
Efisiensi anggaran yang signifikan ini mengharuskan pemerintah daerah dan satker di Jambi untuk melakukan penyesuaian. Burhani AS menekankan pentingnya memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Ia menghimbau agar semua pihak bekerja sama untuk mengamankan dan melaksanakan kebijakan tersebut.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien, meskipun terdapat pengurangan dana. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk tetap menjalankan program-program prioritas.
Dengan adanya pengurangan anggaran, pemerintah daerah di Jambi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Prioritas harus diberikan pada program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Imbauan DJPb Jambi kepada Pemda dan Satker
Kanwil DJPb Jambi secara aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada pemerintah daerah dan satker dalam menyusun rencana anggaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Burhani AS menegaskan komitmen DJPb Jambi untuk mendukung penuh upaya penghematan anggaran pemerintah.
Pihaknya juga siap memberikan asistensi teknis kepada pemda dan satker dalam mengidentifikasi program prioritas dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari pengurangan anggaran terhadap pembangunan daerah.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara DJPb Jambi, pemerintah daerah, dan satker, diharapkan proses penghematan anggaran dapat berjalan lancar dan tetap mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Burhani AS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jambi. "Kami dari jajaran Kemenkeu senantiasa mengimbau kepada seluruh pemda dan satker di Provinsi Jambi, mari kita sama-sama amankan dan laksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah tentang inpres, dan peraturan-peraturan turunannya," ujar Burhani.
Langkah-langkah strategis dan terukur sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, diharapkan pembangunan di Provinsi Jambi tetap dapat berjalan optimal meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
Kesimpulan
Penghematan anggaran sebesar Rp750 miliar di Provinsi Jambi menuntut pemerintah daerah dan satker untuk melakukan identifikasi skala prioritas anggaran. Kerjasama yang erat antara DJPb Jambi, pemerintah daerah, dan satker sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang tersisa, serta meminimalisir dampak negatif terhadap pembangunan daerah.
