DJPb Jambi Imbau Pemda Prioritaskan Anggaran Usai Instruksi Penghematan Rp750 Miliar
Kantor Wilayah DJPb Jambi meminta pemerintah daerah dan satker memprioritaskan anggaran setelah instruksi penghematan Rp750 miliar dari dana transfer di Provinsi Jambi, berdampak pada penurunan dana transfer menjadi Rp14,89 triliun.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah dan satuan kerja (satker) kementerian/lembaga untuk segera mengidentifikasi skala prioritas anggaran. Hal ini menyusul instruksi pemerintah pusat terkait penghematan anggaran yang berdampak pada efisiensi dana transfer di Provinsi Jambi sebesar kurang lebih Rp750 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Burhani AS, dalam keterangannya di Jambi, Sabtu (22/2), menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tersebut telah mengurangi total dana transfer ke pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Dana transfer yang semula berjumlah Rp15,64 triliun lebih, kini turun menjadi Rp14,89 triliun. Penurunan ini mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Burhani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, meskipun dampak pasti belum dapat dihitung secara akurat karena potensi perubahan besaran efisiensi yang masih mungkin terjadi. Langkah penghematan ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.
Imbauan Penghematan dan Prioritisasi Anggaran
Menyikapi kondisi ini, Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengimbau seluruh pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah tersebut untuk segera melaksanakan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Burhani menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengimplementasikan kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran.
"Kami dari jajaran Kemenkeu senantiasa mengimbau kepada seluruh pemda dan satker di Provinsi Jambi, mari kita sama-sama amankan dan laksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah tentang inpres, dan peraturan-peraturan turunannya," ujar Burhani. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efektif, meskipun dengan adanya pengurangan dana transfer.
Pemerintah daerah dan satker diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Prioritas harus diberikan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pembangunan Daerah
Efisiensi anggaran sebesar Rp750 miliar tentu akan berdampak pada berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah perlu cermat dalam menyusun ulang skala prioritas agar dampak negatif terhadap pembangunan dapat diminimalisir. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memastikan bahwa penghematan anggaran tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan satker sangat penting dalam menghadapi situasi ini. Diharapkan, dengan adanya prioritisasi anggaran, pembangunan di Provinsi Jambi tetap dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Proses identifikasi skala prioritas ini membutuhkan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak berdampak negatif terhadap program-program penting yang telah direncanakan.
Kesimpulan
Instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat telah mendorong DJPb Jambi untuk mengimbau pemerintah daerah dan satker agar segera melakukan identifikasi skala prioritas anggaran. Efisiensi anggaran sebesar Rp750 miliar menuntut pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
