DJPb Sumbar Usul Perkuat Akses Keuangan Daerah: Literasi UMi di Pesantren hingga Business Matching Global

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar mengusulkan sejumlah program untuk memperkuat akses keuangan daerah, termasuk literasi keuangan ultra mikro di pesantren dan business matching internasional.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses keuangan daerah. Usulan ini mencakup berbagai program inovatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Kepala DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, memaparkan usulan tersebut di Padang, Sabtu (10/5).

Salah satu usulan utama adalah peningkatan literasi pembiayaan ultra mikro (UMi) di pesantren-pesantren. Program ini dinilai krusial untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, DJPb juga mengusulkan pelatihan pengelolaan keuangan bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha-usaha lokal.

Untuk memperluas jangkauan akses keuangan, DJPb Sumbar juga mengusulkan adanya business matching dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan di berbagai negara seperti Mesir, Arab Saudi, Kanada, dan Jepang. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pasar ekspor bagi produk-produk lokal Sumbar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program Unggulan DJPb Sumbar untuk Inklusi Keuangan

DJPb Sumbar telah merancang beberapa program unggulan untuk mendukung inklusi keuangan di Ranah Minang. Program Iktisar Pesantren, yang direncanakan mulai Juni 2025, akan fokus pada literasi pembiayaan UMi di lingkungan pesantren. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.

Selanjutnya, program Satu Nagari Satu BUMNag akan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh online tentang pengelolaan keuangan BUMNag pada Agustus 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan BUMNag dan mendorong pertumbuhan usaha-usaha lokal.

DJPb juga akan menyelenggarakan sharing session dengan petani hidroponik milenial. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan regenerasi petani muda di Sumbar, serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi modern.

Sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pembiayaan, DJPb Sumbar menggagas program Akses Ku Merata. Program ini berupa penyuluhan literasi keuangan UMi yang menjangkau masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah yang masih terbatas akses keuangannya.

Sinergi untuk Percepatan Akses Keuangan

Kepala DJPb Sumbar menekankan pentingnya sinergi antar anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kerja sama yang kuat antar lembaga terkait, menurutnya, akan memastikan perluasan akses keuangan di Sumbar dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program-program yang telah dirancang dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian daerah.

Dengan berbagai program dan usulan yang telah disampaikan, DJPb Sumbar menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Harapannya, program-program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.