DKI Jakarta Akan Ulang Diskusi Kuota Elpiji 3 Kg dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berdiskusi ulang dengan pemerintah pusat terkait kuota gas elpiji 3 kg tahun 2025 yang masih kurang 5 persen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lebih rendah dari daerah sekitar.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait kuota gas elpiji 3 kg bersubsidi. Kuota yang tersedia dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta di tahun 2025.
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan adanya kekurangan kuota sekitar 5 persen. Hal ini disampaikan saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat lalu. Pemprov DKI berencana membahas ulang alokasi kuota dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Selain kuota, Pemprov DKI juga akan membahas Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg yang saat ini lebih rendah dibandingkan daerah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.
Kekurangan Kuota dan Dampaknya
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, sebelumnya telah mengakui bahwa kebutuhan elpiji 3 kg di Jakarta belum tercukupi. Pengajuan kuota oleh Pemprov DKI untuk tahun 2025 bahkan mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Ironisnya, kebutuhan elpiji justru meningkat. Kondisi ini semakin memperparah kekurangan pasokan gas bersubsidi di Ibu Kota.
Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap memantau perkembangan ketersediaan elpiji 3 kg dan akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Komitmen ini menunjukkan upaya Pemprov DKI untuk mencari solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penjelasan dari Dinas Terkait
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengurangan kuota elpiji bersubsidi. Ia menyebutkan bahwa kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di tahun 2025 ditetapkan sebesar 407.555 MT, sementara realisasi penyaluran di tahun 2024 mencapai 414.134 MT. Perbedaan angka ini menunjukkan adanya potensi kekurangan yang perlu segera diatasi.
Langkah Selanjutnya
Diskusi ulang antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Pembahasan tidak hanya terfokus pada penambahan kuota, tetapi juga penyesuaian HET agar lebih seimbang dengan daerah sekitar. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan elpiji 3 kg bagi masyarakat Jakarta tetap terpenuhi dan harga jualnya tetap terjangkau.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan elpiji 3 kg. Diskusi ulang ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas gas bersubsidi bagi warga Jakarta tetap terjaga.
Ke depannya, transparansi dan koordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sangat krusial dalam mengatasi permasalahan distribusi elpiji 3 kg. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan memastikan program subsidi tepat sasaran.
