DKI Jakarta Jalin Kontrak Pertanian 8.000 Hektare untuk Amankan Pasokan Beras
Pemerintah DKI Jakarta telah menjalin kerjasama pertanian kontrak seluas 8.000 hektare di berbagai wilayah di Jawa dan Lampung untuk mengamankan pasokan beras bagi warga Jakarta hingga akhir tahun 2025.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mengumumkan bahwa hingga triwulan pertama tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menjalin kerjasama pertanian kontrak atau "contract farming" seluas 8.000 hektare sawah. Luas lahan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Jawa dan Lampung. Kerjasama ini merupakan upaya untuk mengamankan pasokan beras bagi penduduk Jakarta.
"Sampai dengan triwulan pertama 2025, kalau dibandingkan dengan periode sama 2024 kita sudah 29 persen lebih tinggi," ungkap Karyawan Gunarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Program ini menargetkan peningkatan produksi beras secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan pangan ibukota.
Dari total lahan 8.000 hektare tersebut, hingga triwulan pertama 2025 telah terealisasi produksi beras sebanyak 5.997 ton. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 29 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Target produksi akhir tahun 2025 sendiri dipatok pada angka 22.000 ton beras.
Lokasi dan Mitra Kerja Sama
Kerjasama pertanian kontrak ini melibatkan beberapa daerah penghasil beras di Indonesia. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Kabupaten Indramayu, Subang, Karawang, Bandung, Cilacap di Jawa Barat, Demak dan Sidoarjo di Jawa Tengah, serta Ngawi di Jawa Timur. Keragaman lokasi ini bertujuan untuk meminimalisir risiko gagal panen akibat faktor cuaca atau hama.
Selain mengandalkan sistem "contract farming", PT Food Station Tjipinang Jaya juga menjalin kemitraan dengan berbagai mitra produksi di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung. Kemitraan ini memiliki kapasitas produksi gabungan mencapai 13.000 ton beras. Ditambah dengan kapasitas produksi internal PT Food Station sendiri yang mencapai 5.500 ton, total kapasitas pasokan beras menjadi sangat signifikan.
Dengan demikian, kombinasi strategi "contract farming" dan kemitraan dengan produsen beras diharapkan mampu menjamin ketersediaan beras di Jakarta. Kerjasama ini menjadi pilar utama dalam upaya penguatan stok pangan di Ibu Kota.
Strategi Pengamanan Pasokan Beras Jakarta
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengamankan pasokan beras melalui program "contract farming" merupakan strategi yang terukur dan terencana. Dengan melibatkan berbagai daerah penghasil beras, risiko kekurangan pasokan dapat diminimalisir. Sistem ini juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, sehingga mendorong peningkatan produksi.
Peningkatan produksi beras sebesar 29 persen pada triwulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya menunjukkan keberhasilan awal program ini. Target produksi 22.000 ton beras pada akhir tahun 2025 menjadi tantangan yang harus diwujudkan. Dukungan dari mitra produksi juga berperan penting dalam mencapai target tersebut.
Keberhasilan program ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk iklim, manajemen pertanian, dan dukungan infrastruktur. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian petani di daerah-daerah yang terlibat.
Dengan menggabungkan kekuatan "contract farming" dan kemitraan dengan produsen, DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan handal. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan beras bagi warga Jakarta, khususnya di tengah fluktuasi harga dan potensi krisis pangan global.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mengamankan pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
