Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

1.753 Nelayan Mukomuko Terdaftar di KKP, 500 Lagi dalam Proses
1.753 Nelayan Mukomuko Terdaftar di KKP, 500 Lagi dalam Proses

Dinas Perikanan Mukomuko mencatat 1.753 nelayan telah terdaftar di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) KKP, dengan 500 nelayan lainnya masih dalam proses pendataan untuk mengakses program bantuan pemerintah.

Sumber Antara
KKP Berdayakan Nelayan Terdampak Pagar Laut Tangerang
KKP Berdayakan Nelayan Terdampak Pagar Laut Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan dan pelatihan kepada nelayan di Tangerang yang terdampak pembangunan pagar laut, mencakup bantuan peralatan, pelatihan budidaya, dan beasiswa pendidikan.

Sumber Antara
67 Nelayan Kulon Progo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
67 Nelayan Kulon Progo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kulon Progo, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, mendaftarkan 67 nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurangi risiko pekerjaan berbahaya di laut.

BPJS Ketenagakerjaan
33 PPKH dan 11 TKSK di Manokwari Perkuat Pendataan Bansos, Pastikan Tepat Sasaran
33 PPKH dan 11 TKSK di Manokwari Perkuat Pendataan Bansos, Pastikan Tepat Sasaran

Dinas Sosial Manokwari dibantu 33 Pendamping PKH dan 11 TKSK untuk melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

#planetantara
KKP Perketat Pengawasan Alat Tangkap Ikan demi Kesejahteraan Nelayan
KKP Perketat Pengawasan Alat Tangkap Ikan demi Kesejahteraan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan alat tangkap ikan untuk melindungi nelayan kecil dari dampak alat tangkap ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

#planetantara
Diskan Batam Targetkan 5.000 Nelayan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di 2025
Diskan Batam Targetkan 5.000 Nelayan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di 2025

Pemerintah Kota Batam melalui Diskan menargetkan 5.000 nelayan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025, dengan tambahan 1.556 nelayan baru dan manfaat hingga Rp70 juta untuk kecelakaan kerja.

Sumber Antara
BPPP Ambon Dukung Peningkatan Kapasitas Nelayan Maluku
BPPP Ambon Dukung Peningkatan Kapasitas Nelayan Maluku

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, bersama Bank Indonesia dan Dinas Kelautan Perikanan Maluku, memberikan pendampingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan di Maluku, khususnya di Desa Tulehu.

BPPP Ambon
85 Pokmaswas NTT Perkuat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
85 Pokmaswas NTT Perkuat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan NTT melibatkan 85 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan NTT.

#planetantara
Kulon Progo Berikan Sertifikat Keamanan Pangan untuk Produk Olahan Ikan
Kulon Progo Berikan Sertifikat Keamanan Pangan untuk Produk Olahan Ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo menyerahkan sertifikat keamanan pangan kepada Poklahsar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk olahan ikan di pasar.

#planetantara
Kepulauan Seribu Dukung Peningkatan Produksi Budi Daya Ikan Nelayan
Kepulauan Seribu Dukung Peningkatan Produksi Budi Daya Ikan Nelayan

Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu secara berkelanjutan membina nelayan, terbukti dengan panen sukses Pokdakan Ayu Bahari yang menghasilkan 106,8 kg ikan kerapu cantang.

#planetantara
Banyumas Kerahkan 309 Pendamping PKH untuk Verifikasi Data DTSEN
Banyumas Kerahkan 309 Pendamping PKH untuk Verifikasi Data DTSEN

Kabupaten Banyumas melibatkan 309 pendamping PKH dalam "ground check" Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem.

#planetantara
Lombok Tengah Sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Lombok Tengah Sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Pemkab Lombok Tengah sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk pendataan akurat dan tepat sasaran guna mendukung Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

#planetantara