DPR Bahas Timwas PMI, Bencana Alam, dan Revisi UU Minerba

DPR RI menggelar rapat paripurna membahas pembentukan Timwas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bencana alam, serta mengusulkan revisi UU Minerba, guna meningkatkan perlindungan PMI dan pengawasan penanganan bencana.

Parlemen RI bahas pembentukan Timwas dan revisi UU Minerba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menggelar rapat paripurna. Agenda utamanya adalah membahas pembentukan Tim Pengawas (Timwas) untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penanganan bencana alam, serta membahas usulan revisi Undang-Undang (UU) Minerba. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, dihadiri oleh 289 anggota DPR secara langsung dan 3 anggota yang berhalangan hadir, memenuhi kuorum dari total 579 anggota.

Pembentukan Timwas untuk perlindungan PMI dinilai sangat penting. Hal ini didorong oleh tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI, serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para pekerja migran. Timwas ini juga akan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Timwas periode sebelumnya (2019—2024).

Selain itu, DPR juga menilai mendesak pembentukan Timwas untuk mengawasi penanganan bencana alam di Indonesia. Tingginya frekuensi bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi menjadi alasan utama. Kedua Timwas ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rapat paripurna juga membahas pengambilan keputusan terkait revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Usulan revisi UU Minerba ini dibahas untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan pendapat mereka secara bergiliran.

DPR menerima surat dari Presiden terkait beberapa hal penting. Diantaranya adalah permohonan pertimbangan terhadap pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia (surat nomor R-61/Pres/11/2024 tanggal 8 November 2024). Selain itu, DPR juga menerima surat penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (surat nomor R-64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024).

Kesimpulannya, rapat paripurna DPR ini menghasilkan keputusan penting terkait pengawasan dan perlindungan PMI, penanganan bencana alam, serta revisi UU Minerba. Proses ini menunjukkan komitmen DPR dalam meningkatkan perlindungan warga negara dan pengelolaan sumber daya alam.