DPR Garap RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Dorong Devisa & Keamanan
Badan Legislasi DPR RI memulai penyusunan RUU revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk meningkatkan devisa negara dan keamanan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Jakarta, 30 Januari 2024 - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi memulai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). RUU ini bertujuan ganda: meningkatkan devisa negara dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan perlunya revisi UU PPMI untuk selaras dengan kebijakan Presiden. Pembentukan kementerian khusus untuk menangani urusan PMI menunjukkan fokus pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sektor ini. "Pemerintah fokus menggarap kembali soal pekerja migran untuk meningkatkan pendapatan negara," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Potensi devisa yang dihasilkan PMI sangat besar, diperkirakan lebih dari Rp250 triliun. Namun, peningkatan devisa harus diiringi dengan peningkatan perlindungan dan keamanan PMI di luar negeri. "Masalah pekerja migran tidak sederhana. Insiden terkini seperti penembakan menyoroti pentingnya perlindungan lebih baik," tambahnya.
RUU ini akan meningkatkan kualitas PMI yang diberangkatkan ke luar negeri. Doli mengakui adanya aspirasi terkait kapasitas dan kualitas PMI yang perlu ditingkatkan. Klasifikasi PMI yang lebih rinci akan diatur dalam RUU ini, mengingat banyaknya PMI dengan keahlian tinggi yang diminati di pasar internasional.
RUU juga akan mengatasi isu-isu krusial lainnya. Salah satunya adalah peningkatan kemampuan bahasa asing para PMI. Hambatan komunikasi seringkali menjadi akar permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri. "Kita jangan terjebak pada anggapan bahwa semua PMI adalah pekerja low skill. RUU ini harus menjaga martabat bangsa," tegas Doli.
Selain itu, RUU PPMI akan mengatur berbagai aspek penting lainnya. Baleg DPR akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan RUU ini, memastikan partisipasi yang bermakna. "Pembahasan RUU akan bersifat meaningful participation," jelas Doli.
Setelah menyerap masukan dari masyarakat, Baleg DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut dan menentukan apakah RUU ini akan diusulkan sebagai inisiatif DPR.
Dengan revisi UU PPMI ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pekerja migran sekaligus melindungi dan meningkatkan kesejahteraan PMI di luar negeri. Proses penyusunan RUU ini diharapkan berjalan transparan dan partisipatif, mengakomodir berbagai aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.