Peserta Magang Luar Negeri Kini Termasuk Pekerja Migran
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menetapkan peserta magang di luar negeri sebagai pekerja migran untuk perlindungan hukum dan sosial, mendorong revisi UU No. 18 Tahun 2017.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Sebuah kebijakan baru menetapkan peserta program magang di luar negeri sebagai pekerja migran. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengumumkan hal ini pada Kamis (13/2) lalu, setelah acara Serap Aspirasi dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta Selatan.
Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini program magang di luar negeri seringkali dianggap berbeda dengan pekerjaan di luar negeri. Namun, menurut Wamen Christina, peserta magang yang menerima upah, termasuk mereka yang program magangnya tidak sesuai dengan bidang studi, sejatinya sama dengan pekerja migran.
Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Peserta Magang
Alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk memastikan perlindungan hukum dan sosial bagi peserta magang di luar negeri. Dengan memasukkan mereka ke dalam kategori pekerja migran, data mereka akan tercatat di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), memberikan akses pada berbagai perlindungan yang sebelumnya mungkin tidak mereka dapatkan.
"Jadi, kemarin memang ada wacana untuk mengatur. Ini juga arahan dari Pak Menteri agar magang juga masuk dalam bagian pekerja migran," jelas Wamen Christina dalam rilis pers KP2MI.
Wamen Christina menekankan pentingnya perlindungan ini, terutama bagi mereka yang mengikuti program magang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. "Selama ini kita sering mendengar banyak yang pergi magang. Tapi, ternyata magangnya itu sebenarnya tidak in-line dengan pendidikan mereka. Nah, ini kan sebetulnya sama saja bekerja ke luar negeri gitu," tambahnya.
Revisi Undang-Undang
Untuk merealisasikan kebijakan ini, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Revisi ini akan memastikan payung hukum yang jelas dan komprehensif untuk melindungi peserta magang di luar negeri, memberikan mereka akses yang sama dengan pekerja migran lainnya terhadap layanan dan perlindungan BP2MI.
Dengan adanya revisi UU ini, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta magang. BP2MI dapat memantau kondisi mereka, memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terpenuhi, serta memberikan bantuan jika terjadi permasalahan.
Dampak Kebijakan Baru
Kebijakan ini berpotensi membawa dampak signifikan bagi para peserta program magang di luar negeri. Mereka akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi, bantuan, dan perlindungan hukum. Hal ini dapat mengurangi risiko eksploitasi dan memastikan pengalaman magang yang lebih aman dan produktif.
Namun, implementasi kebijakan ini juga membutuhkan kerja sama yang erat antara BP2MI, lembaga pendidikan, dan perusahaan penempatan pekerja migran. Koordinasi yang baik akan memastikan proses pencatatan data dan pemberian perlindungan berjalan efektif dan efisien.
Kesimpulan
Keputusan untuk memasukkan peserta magang luar negeri ke dalam kategori pekerja migran merupakan langkah penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Dengan revisi Undang-Undang dan koordinasi yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peserta magang dan meningkatkan kualitas program magang di luar negeri.
