P2MI dan PBNU Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas SDM Pekerja Migran Indonesia
P2MI dan PBNU resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM pekerja migran Indonesia, guna memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional dan memberantas praktik ilegal.
Jakarta, 5 Februari 2024 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi bekerja sama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja migran Indonesia. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani langsung oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, pada Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Jakarta.
Kerja Sama P2MI dan PBNU untuk Pekerja Migran Indonesia
Kerja sama ini bertujuan utama meningkatkan kualitas SDM pekerja migran Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar kerja internasional yang terus berkembang. MoU tersebut fokus pada konsolidasi sekolah-sekolah dan lembaga pelatihan di bawah naungan PBNU, khususnya di bidang keperawatan dan keterampilan lain yang dibutuhkan di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia dengan lebih baik sebelum mereka berangkat bekerja.
Menteri Karding menjelaskan, "Termasuk kemungkinan kita kirim ke Arab Saudi atau Uni Emirat Arab (UAE), karena mereka rata-rata sudah menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga memiliki keunggulan kompetitif." Beliau juga menambahkan bahwa rencana serupa akan dijajaki dengan Muhammadiyah untuk memperluas jangkauan dan dampak program peningkatan kualitas SDM ini.
Pelatihan dan Pencegahan Praktik Ilegal
Selain peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, MoU ini juga mencakup upaya pencegahan praktik penyaluran pekerja migran Indonesia secara ilegal. Pentingnya pelatihan dan sertifikasi digarisbawahi oleh Menteri Karding sebagai langkah krusial untuk menghindari proses unprocedural atau ilegal. Beliau menekankan perlunya kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jalur resmi dalam penyaluran pekerja migran.
Menanggapi usulan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai pemberantasan mafia migran, Menteri Karding menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, imigrasi, dan tentara, dianggap sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Langkah Maju untuk Pekerja Migran Indonesia
Kerja sama antara P2MI dan PBNU ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberantasan praktik ilegal, diharapkan semakin banyak pekerja migran Indonesia yang dapat bekerja di luar negeri secara legal dan terlindungi, serta berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil meliputi pengembangan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional, peningkatan akses pendanaan bagi calon pekerja migran, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pekerja migran. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
Ke depannya, kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan juga sektor swasta akan terus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program ini. Komitmen bersama untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan mulia ini.
